SAMPANG (ANGKAT BERITA) Kerusakan pada sejumlah proyek jalan yang disebut belum diserahterimakan menyeret Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang pada persoalan lain yaitu keterbukaan informasi, Sabtu (22/08/2026).
Kerusakan ditemukan pada sejumlah titik pekerjaan, di antaranya rabat beton ready mix di Jalan Rajawali Baru, pramuka, Tengku Umar, dan Aji Gunung, kondisi pekerjaan yang relatif baru itu, memunculkan pertanyaan mengenai kualitas dan mutu konstruksi sekaligus pengawasan proyek yang dibiayai menggunakan uang negara.
Sorotan terhadap DPUPR Sampang semakin menguat setelah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPUPR Sampang, Dodi, saat dikonfirmasi mengenai pihak yang melaksanakan pekerjaan di lapangan mengaku tidak mengetahuinya.
Kondisi tersebut menjadi potret buram pengawasan proyek infrastruktur di lingkungan DPUPR Sampang, sebab, PPTK memiliki posisi penting dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan.
Redaksi kemudian meminta penjelasan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR Kabupaten Sampang Siti Muatifah, soal kondisi pekerjaan, mekanisme pengawasan, hingga pihak yang bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan di lapangan, namun, lagi-lagi setali tiga uang, hingga berita ini diterbitkan, Siti Muatifah masih belum memberikan tanggapan.
Minimnya penjelasan, membuat persoalan tidak lagi semata mengenai kerusakan fisik proyek tersebut, tapi keterbukaan PUPR Sampang dalam mempertanggungjawabkan proyek yang menggunakan uang rakyat ikut dipertanyakan.
Dengan adanya sengkarut tersebut, muncul pernyataan pemerhati keterbukaan informasi publik, Syahrial, ia menilai instansi pemerintah semestinya memberikan penjelasan ketika masyarakat mempertanyakan kegiatan yang dibiayai anggaran negara maupun daerah.
“Ketika pekerjaan menggunakan uang rakyat kemudian ditemukan persoalan di lapangan, masyarakat tentu berhak mempertanyakannya, instansi terkait seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka, bukan membiarkan pertanyaan publik tanpa jawaban,” kata Syahrial.
Menurutnya, keterbukaan justru dapat mencegah berkembangnya spekulasi terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.
“Kalau pekerjaan sudah sesuai spesifikasi, pengawasannya berjalan dengan baik dan kerusakan masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa, sampaikan kepada publik dengan keterbukaan, biar persoalannya menjadi jelas, karena sikap diam pejabat publik yang digaji dari uang rakyat justru bisa menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.
Syahrial juga menyoroti pengakuan PPTK yang tidak mengetahui pihak yang menjalankan pekerjaan di lapangan.
“Kalau pejabat teknisnya saja mengatakan tidak tahu siapa pelaksana di lapangan, tentu masyarakat pun akan bertanya bagaimana koordinasi dan pengawasannya selama pekerjaan berlangsung, ini yang semestinya dijelaskan oleh dinas,” pintanya.
Sementara, Ahli Konstruksi Ali Syahbana ST mengatakan, kerusakan pada konstruksi yang relatif baru perlu diperiksa secara teknis untuk mengetahui penyebabnya.
Menurutnya, keretakan tidak dapat langsung disimpulkan hanya berdasarkan kondisi permukaan, pemeriksaan harus mencakup material yang digunakan, metode pengerjaan, kondisi lapisan dasar, pemadatan hingga pengendalian mutu selama pelaksanaan.
“Kalau pekerjaan belum diserahterimakan tetapi sudah ditemukan kerusakan, tentu harus diperiksa penyebabnya. Jangan hanya melihat permukaannya. Tapi material, pemadatan, lapisan dasar dan metode pelaksanaannya perlu diperiksa,” kata Ali.
Pemeriksaan tersebut, lanjut Ali, menjadi dasar menentukan penanganan terhadap bagian konstruksi yang mengalami kerusakan.
“Sebelum pekerjaan diterima, kondisi yang rusak harus di evaluasi. Kalau memang ditemukan bagian yang tidak sesuai, penyedia harus bertanggung jawab melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak,” ujarnya.
Temuan pekerjaan proyek ready mix di Jalan Rajawali Baru, Pramuka, Aji Gunung, dan Teuku Umar membutuhkan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis. Terlebih, pekerjaan tersebut disebut mengalami kerusakan sebelum proses serah terima.
Sikap diam justru menyisakan pertanyaan yang tidak perlu muncul apabila dinas memilih terbuka. Sebab, yang dipertanyakan bukan urusan internal pejabat itu sendiri, melainkan kualitas pekerjaan yang dibiayai uang rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang Siti Muatifah belum memberikan tanggapan atas konfirmasi redaksi.
Komentar