PANDEGLANG (ANGKAT BERITA) Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan persoalan higiene dan sanitasi dalam proses pengolahan makanan di salah satu dapur MBG yakni SPPG BERKAH IBU
Berdasarkan temuan dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan, terdapat dugaan bahwa sejumlah proses pengolahan dan penyiapan makanan dilakukan oleh pekerja dapur tanpa menggunakan perlengkapan pelindung seperti masker dan sarung tangan
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena dapur MBG bukan sekadar tempat memasak biasa. Makanan yang diproduksi diperuntukkan bagi masyarakat dalam jumlah besar, sehingga aspek kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan seharusnya menjadi bagian yang tidak dapat diremehkan.
Sepdi, salah satu Aktivis menilai persoalan ini tidak semestinya hanya dilihat sebagai kesalahan teknis pekerja dapur. Pertanyaan yang lebih besar justru tertuju kepada pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan dapur, khususnya ASLAP dan Kepala SPPG
“Kalau memang benar ditemukan praktik pengolahan makanan tanpa penerapan standar higiene yang semestinya, pertanyaannya bukan hanya kenapa pekerja tidak menggunakan perlengkapan pelindung. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang mengawasi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah SOP keamanan pangan benar-benar diterapkan di dapur tersebut,apalagi terlihat dalam dokumentasi tersebut bahwa ASLAP juga turut melakukan kesalahan yang dama seperti pegawai lainnya dengan tidak memakai sarung tangan dan masker pada saat proses memasak di dapur” ujarnya kepada media
Mahasiswa juga menilai perlu ada transparansi mengenai standar keamanan pangan yang diterapkan oleh SPPG tersebut, termasuk status kelayakan higiene sanitasi dan mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh pengelola.
Hal ini penting mengingat makanan MBG dikonsumsi oleh penerima manfaat dalam jumlah besar. Kelalaian dalam satu bagian rantai pengolahan makanan berpotensi menimbulkan risiko yang tidak hanya berdampak kepada satu individu.
Karena itu, mahasiswa meminta agar ASLAP dan Kepala SPPG memberikan klarifikasi terbuka mengenai dugaan tersebut.
“Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab antara lain; apakah terdapat SOP higiene personal bagi penjamah makanan, bagaimana penerapannya di lapangan, siapa yang melakukan pengawasan harian, apakah pekerja telah mendapatkan pelatihan keamanan pangan, serta bagaimana pengelola memastikan makanan yang diproduksi memenuhi standar keamanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat” Tanya Makdis, salah satu Aktivis Mahasiswa
Mereka juga mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPPG BERKAH IBU buntut temuan tersebut
Sebab menurut mereka, persoalan MBG tidak boleh berhenti pada target distribusi makanan. Program publik dengan penerima manfaat yang besar harus dibarengi dengan jaminan bahwa makanan yang diberikan memenuhi prinsip keamanan pangan.
“Kami tidak sedang mempersoalkan siapa yang memasak. Kami mempertanyakan siapa yang menjamin makanan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman,” tegas Sepdi.
Mahasiswa menegaskan bahwa kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat program MBG. Sebaliknya, pengawasan dilakukan agar program yang menggunakan sumber daya negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memenuhi standar yang seharusnya.
Apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian, mahasiswa meminta pihak terkait melakukan pemeriksaan secara objektif dan terbuka, kemudian menyampaikan hasilnya kepada publik.
“Program MBG harus dikawal. Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur dari berapa banyak porsi yang dibagikan, sementara aspek keamanan dan kualitas makanan justru luput dari pengawasan,” pungkasnya.
Komentar