Sampang (ANGKAT BERITA) – Keterlambatan pencairan insentif guru PAUD dan TK di Kabupaten Sampang telah mengundang kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang Hasan Rohmad.
Isu ini semakin memanas setelah Kepala Bidang PAUD, Dewi, memberikan pernyataan yang dinilai tidak memadai, bahkan menyudutkan para guru yang belum menerima hak mereka.
Hasan Rohmad, anggota Dewan Pendidikan Sampang, dengan tegas mengecam ketidakmampuan Dinas Pendidikan dalam menangani persoalan ini, menurutnya, keterlambatan pencairan insentif tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam koordinasi internal, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan para pendidik yang seharusnya dihargai lebih.
“Bagaimana bisa Dinas Pendidikan begitu enteng dalam menangani hak-hak dasar para guru? Ini bukan masalah sepele. Mereka sudah mengabdi, mendidik anak-anak kita dengan penuh dedikasi, tapi malah diperlakukan seperti ini. Tidak ada alasan untuk terus menunda pencairan insentif mereka. Ini sudah keterlaluan,” tegas Hasan. Sabtu (28/12)
Pernyataan Dewi yang mengklaim bahwa insentif sudah dicairkan kepada yang memenuhi syarat hanya memperburuk keadaan. “Jika ada yang belum cair, mungkin nomor rekening yang terdaftar berbeda,” katanya.
Namun, banyak guru yang mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah diberi informasi terkait kendala tersebut. Jika ada masalah administratif, seharusnya hal ini langsung diinformasikan kepada mereka, bukan malah menyalahkan nomor rekening yang terdaftar.
“Kami tidak pernah diberi tahu tentang masalah ini. Seharusnya Dinas Pendidikan memberi penjelasan yang jelas dan terbuka, bukan sekadar menyalahkan pihak lain. Kejelasan informasi adalah hak kami,” ungkap salah seorang guru yang namanya tidak ingin disebutkan.
Hasan dengan keras menuntut Dinas Pendidikan untuk segera memberikan solusi nyata. “Ini bukan sekadar masalah administratif. Ini soal komitmen pemerintah terhadap guru-guru PAUD dan TK yang memiliki tugas yang sangat berat.
Kami tidak ingin mendengar lagi alasan-alasan kosong. Para guru berhak mendapatkan insentif mereka tepat waktu, dan kami tidak akan berhenti menuntut hak mereka,” kata Hasan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Fadeli, yang seharusnya memberikan klarifikasi lebih lanjut, justru memilih diam. Seakan mengabaikan tuntutan yang jelas dan sah dari masyarakat dan para guru. Sikap ini semakin menunjukkan kurangnya kepedulian dari instansi yang seharusnya menjaga kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidiknya.
Masalah ini harus segera ditanggapi dengan serius oleh Pemkab Sampang, agar tidak semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan. Jangan biarkan ketidakpedulian ini terus berlangsung dan merusak semangat para pendidik yang selama ini telah bekerja keras tanpa pamrih.
Komentar