SUMENEP||https://Angkatberita.id – Polemik rekrutmen ilegal pegawai di RSUD Dr H Moh Anwar, Sumenep, kian panas. Bocornya informasi terkait skema rekrutmen dan penggajian 51 pegawai lewat jalur Ikatan Kerja Sama (IKS) membuat pucuk pimpinan rumah sakit kewalahan. Direktur, Erliyati, akhirnya memilih mundur di tengah sorotan publik yang makin tajam.
Ironisnya, hingga Erliyati mengundurkan diri, keberadaan pegawai “siluman” yang diduga direkrut tanpa prosedur resmi, belum mendapat penanganan tegas. Justru para pejabat RSUD terlihat sibuk membangun pencitraan di tengah sorotan keras terhadap buruknya kualitas layanan rumah sakit milik Pemkab Sumenep itu.
Sumber internal menyebut, 51 pegawai IKS digaji total sekitar Rp 273 juta per bulan melalui anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tanpa proses rekrutmen terbuka. Praktik ini diduga menabrak regulasi, termasuk Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Perbup Sumenep Nomor 17 Tahun 2020.
Kepala BKPSDM Sumenep, Arif Firmanto, saat dikonfirmasi, justru menunjukkan sikap menghindar. “Kami akan cek dulu,” ujarnya singkat, tanpa kejelasan tindak lanjut hingga kini.
Belum reda isu pegawai ilegal, kebocoran informasi soal tunjangan jasa pelayanan (jaspel) bagi jajaran pimpinan RSUD makin memperkeruh situasi. Nilai jaspel yang besar membuat sejumlah pegawai internal gusar dan menilai manajemen RSUD tidak adil.
Sebelum mundur, Erliyati sempat memanggil jajaran pimpinan untuk klarifikasi. Ia menampik ada pelanggaran dalam rekrutmen, namun menolak menjelaskan secara rinci prosesnya. Pernyataan “percaya diri” itu justru menambah kecurigaan publik akan adanya praktik tak wajar dalam tubuh RSUD.
Aktivis muda Sumenep, Asmuni, mendesak Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo angkat bicara. Menurutnya, sebagai kepala daerah, Fauzi bertanggung jawab penuh atas kinerja dan kebijakan BLUD RSUD.
“Nama Bupati selalu dicatut sebagai restu pengangkatan pegawai jalur belakang. Kalau tidak benar, harus ada klarifikasi terbuka,” tegasnya.
Ia bahkan mengklaim memiliki rekaman pernyataan langsung dari Erliyati yang mengakui pengangkatan tanpa seleksi. “Kalau perlu kita buka di Komisi Informasi (KI) atau PTUN. Jangan main tutup-tutupi. Masyarakat berhak tahu,” tantangnya.(Asm)
Komentar