Sumenep||https://Angkaberita.id-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep kini berada di titik nadir kepercayaan publik. Di bawah kepemimpinan Direktur Erliyati, rumah sakit milik Pemerintah di ujung timur Pulau Madura ini justru terseret dalam pusaran persoalan serius: dugaan nepotisme, pelayanan buruk, dan profesionalitas yang kian dipertanyakan.
Sorotan tajam datang dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum, aktivis, dan keluarga pasien. Salah satunya, seorang praktisi hukum berinisial H menyebut RSUD telah mengalami degradasi manajerial yang akut.
“Viralnya RSUD bukan tanpa sebab, ini murni akibat buruknya kepemimpinan yang otoriter dan tidak transparan. Sistem yang dibangun tidak sehat,” tegasnya.
Yang paling menjadi sorotan adalah praktik rekrutmen pegawai melalui jalur Ikatan Kerja Sama (IKS) yang diduga sarat kepentingan. Berdasarkan data yang diperoleh Angkat Berita, hingga pertengahan 2025 tercatat ada 51 pegawai IKS. Di antara mereka terdapat tenaga medis dan administratif, termasuk beberapa nama yang disebut-sebut sebagai “titipan”.
Pegawai berinisial S dan BN diduga kuat merupakan bawaan langsung dari Direktur RSUD. Sementara inisial HB disebut sebagai hasil lobi dari jaringan senior di lingkungan RSUD. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perekrutan tidak hanya cacat etika, tapi juga mengabaikan prinsip meritokrasi dalam pelayanan publik.
Tak hanya itu, publik juga mengeluhkan buruknya kualitas pelayanan terhadap pasien. Beberapa keluarga pasien mengaku dipersulit dalam proses administrasi, minimnya informasi medis, hingga perlakuan diskriminatif oleh oknum tenaga kesehatan.
“Ini rumah sakit milik rakyat, bukan milik satu kelompok. Tapi sekarang lebih mirip ladang kekuasaan elit internal,” ujar seorang keluarga pasien yang enggan disebutkan namanya.
Lebih miris, munculnya istilah pegawai “siluman” pun semakin mempertegas amburadulnya tata kelola SDM di RSUD Sumenep. Praktik ini diduga untuk mengamankan loyalitas serta menyingkirkan elemen-elemen internal yang tidak sejalan dengan kepentingan direktur.
Kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, suara publik mulai menggema lantang. Mereka mendesak orang nomor satu di kabupaten ini agar tidak menutup mata terhadap kerusakan sistemik yang terjadi di RSUD kebanggaan daerah tersebut.
“Jika visi misi Bupati tentang pelayanan kesehatan hanya berhenti di baliho, maka rakyat akan terus jadi korban,” pungkas H.(Asm)
Komentar