SAMPANG || ANGKAT BERITA -Kabupaten Sampang terus menjadi perbincangan khalayak ramai setelah proyek pembangunan lapangan sepak bola di kelurahan Dalpenang senilai Rp2,5 miliar yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) ditemukan banyak kejanggalan.
Proyek yang dilaksanakan oleh CV. Ika Mulya Cipta Mandiri asal Jember ini menuai kritik tajam karena dianggap tidak sesuai dengan standar pekerjaan yang seharusnya.
Meski telah melalui proses serah terima pertama (PHO), proyek tersebut ternyata belum rampung sepenuhnya. Salah satu kekurangan yang mencolok adalah belum terpasangnya instalasi listrik di lokasi.
Kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa pekerjaan dilakukan secara asal-asalan, tanpa memperhatikan kualitas dan kelengkapan fasilitas yang seharusnya.
Ketua Barisan Independen Nusantara (BIN), Arifin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah kejanggalan, mulai dari proses pelelangan, administrasi, hingga pelaksanaan di lapangan. “Ada banyak hal yang perlu dijelaskan. Dari awal proses lelang hingga pelaksanaan, ditemukan kejanggalan yang mengindikasikan adanya pelanggaran.
‘Kami telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada dinas terkait, kita tinggal nunggu saja nanti seperti apa jawaban pihak terkait,” ungkap Arifin. Senin (06/01/25)
Selain itu, Arifin menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab, seperti bagian pengadaan barang dan jasa (Barjas) dan Disporabudpar, harus segera memberikan klarifikasi.
Masyarakat juga menuntut transparansi dari Inspektorat Kabupaten Sampang, yang hingga kini belum memberikan jawaban resmi meski desakan publik terus meningkat.
Proyek ini, yang seharusnya menjadi kebanggaan warga Sampang, justru berubah menjadi polemik akibat dugaan kelalaian dan pelanggaran prosedur. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disporabudpar maupun Inspektorat belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan ini. Sementara itu, masyarakat menuntut agar audit khusus segera dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak yang bermain-main dengan dana publik.
Proyek ini adalah cermin buruk pengelolaan anggaran daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ketegasan dan transparansi mutlak diperlukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Masyarakat kini menanti tindakan nyata, bukan sekadar janji dari para pemangku kepentingan.
Komentar