Sampang||angkatberita.id – PJ Bupati Sampang Didesak Jawab Isu Proyek Bermasalah yang Mengundang Kecurigaan – Keterlibatan sejumlah pejabat Kabupaten Sampang dalam proyek pembangunan yang diduga melanggar regulasi kini semakin memicu amarah publik.
Ditambah lagi, PJ Bupati Sampang hingga kini terus menghindari permintaan konfirmasi dari media terkait persoalan serius ini, menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan dari masyarakat yang mengharapkan transparansi. Selasa (29/10/24)
Ketidakpedulian pejabat tak hanya ditunjukkan PJ Bupati. Kabid Bina SD, Rahman, ketika dimintai keterangan, hanya menjawab singkat dan tak menyentuh isu inti, “Wa’alaikumussalaam, masih monev AN di Robatal Mas,” seolah menghindar dari tanggung jawabnya.
Demikian pula Kabid Barjas dan PPTK, yang terus bungkam meskipun diduga terlibat dalam pengelolaan proyek-proyek bermasalah ini, termasuk proyek yang diduga melanggar standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta tak memenuhi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
Haryono Abdul Bari, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Madura, geram atas sikap acuh pemerintah daerah ini. “Ini bukan hanya soal proyek, ini soal amanah dana publik! Jika pejabat terus bungkam, ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
PJ Bupati punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik dan memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan,” ujar Haryono tegas.
Tak puas hanya mengkritik, Haryono telah melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dengan tembusan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harapannya, ada tindakan tegas dan transparan untuk membongkar kasus ini hingga tuntas.
Publik semakin mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang memanggil PJ Bupati guna menjawab isu tersebut di hadapan umum. “Diamnya para pejabat ini bukan lagi hanya sekadar kelalaian, tapi sudah melecehkan kepercayaan rakyat.
DPRD harus segera memanggil dan menuntut penjelasan dari mereka!” tambah Haryono, mencerminkan suara kekecewaan masyarakat.
Sikap bungkam ini mencerminkan buruknya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akuntabilitas dan pengelolaan dana publik.
Jika ketidaktransparanan ini terus berlanjut, hal ini tak hanya membahayakan keselamatan pekerja dan kualitas pembangunan, tapi juga meruntuhkan kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat yang mereka wakili.
;;;;;;;
Komentar