Jakarta, angkatberita.id– Mutasi mengejutkan yang menimpa Ahmad Sahroni, Bendahara Umum DPP Partai NasDem sekaligus anggota DPR RI, dari Komisi III ke Komisi I DPR RI pada 29 Agustus 2025, kini menjadi sorotan publik.
Keputusan internal Fraksi NasDem itu dianggap menyimpan banyak tanda tanya, terutama karena bertepatan dengan mencuatnya konflik Sahroni dengan seorang perempuan bernama Salsa Erwina Hutagalung, yang kini tengah ramai diperbincangkan di media sosial.
Mutasi tersebut dituangkan dalam surat Fraksi NasDem bernomor F.NasDem/768/DPR-RI/VIII/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi Viktor Laiskodat dan Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad Sahroni sendiri. Posisi Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III kini digantikan oleh Rusdi Masse Mappasessu.
Sebagai catatan, Komisi III DPR RI selama ini dikenal strategis karena membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan, dengan mitra kerja seperti Polri, KPK, Kejaksaan Agung hingga BNN. Sementara Komisi I DPR RI lebih banyak bersentuhan dengan pertahanan, intelijen, hubungan luar negeri, komunikasi, dan media.
Nama Ahmad Sahroni belakangan terus menjadi sorotan setelah Salsa Erwina Hutagalung, melalui akun TikTok @salsaer, melontarkan kritik keras terhadap dirinya dan bahkan mengajaknya debat publik. Namun, bukannya dijawab, Salsa justru mengaku rumahnya didatangi ajudan Sahroni.
“Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membawahi HAM, Hukum, dan Keamanan diajak debat publik, malah nyuruh ajudannya ke rumahku. Di rumah itu ada lansia, anak yatim, dan janda. Kenapa harus melibatkan orang lain? Kalau berani, hadapi debat,” tegas Salsa dalam salah satu unggahannya, seraya menandai akun resmi Partai NasDem.
Unggahan tersebut mendapat respon luas netizen dan menimbulkan pertanyaan serius tentang gaya kepemimpinan serta sikap seorang pejabat publik dalam merespons kritik.
Aktivis muda asal Sumenep, Jawa Timur, Moh Asmuni, menilai mutasi Sahroni di saat konflik ini terlalu “kebetulan” untuk disebut wajar.
“Entah ini keajaiban atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas publik bisa menilai. Apalagi Salsa saat ini sedang berada di luar negeri. Pindahnya Sahroni ke Komisi I yang membidangi komunikasi dan hubungan luar negeri justru memberi ruang lebih leluasa untuk menyerang balik diaspora yang kritis,” ujar Asmuni kepada Angkat Berita (30/8/2025).
Asmuni menduga mutasi ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan bisa jadi langkah politik untuk membungkam suara-suara kritis, dengan memanfaatkan instrumen negara.
“Kalau dugaan itu benar, ini bukan lagi konflik personal, tapi sudah menyangkut demokrasi dan kebebasan berekspresi. Dampaknya bisa sangat buruk bagi citra Indonesia di mata dunia,” tegasnya.
Fenomena ini menimbulkan perdebatan lebih luas: apakah partai politik masih konsisten menjaga ruang kritik, atau justru mulai menggunakan kekuasaan untuk meredam perlawanan?
“Keberanian Salsa patut diapresiasi. Justru di tengah tekanan luar biasa, ia tetap lantang bersuara. Masyarakat harus lebih peduli agar hak-hak rakyat tidak dikorbankan hanya demi kenyamanan segelintir elite politik,” pungkas Asmuni. (Asm)
Komentar