
Sampang ( ANGKAT BERITA) – Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang kembali menuai kritik pedas dari masyarakat. Selain dianggap tidak responsif terhadap berbagai persoalan penting, sejumlah nama pejabat di bawah naungan Dinas Pendidikan, seperti Kepala Dinas Pendidikan, Mohammad Fadeli Spd, M.Si, Kepala Bidang GTK Yanto, Kabid Bina SD Rahman, dan Kabid SMP Tohairuddin, juga disorot karena dinilai acuh terhadap isu-isu strategis yang mencoreng wajah dunia pendidikan di Sampang.
Persoalan yang menjadi perhatian publik mencakup lambatnya penanganan laporan perselingkuhan, ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, serta minimnya upaya untuk memajukan kualitas pendidikan di daerah ini.
Salah satu kasus yang mencuat adalah laporan dugaan perselingkuhan yang melibatkan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan. Meski laporan ini telah lama diajukan, hingga kini belum ada tindak lanjut konkret dari pihak dinas. Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya, termasuk Kabid GTK Yanto, dinilai hanya berdiam diri tanpa memberikan solusi atau kejelasan kepada publik.
“Mereka seperti menutup mata dan tidak mau ambil risiko. Kasus ini sudah jelas mencederai integritas lembaga pendidikan, tapi tidak ada langkah tegas untuk menyelesaikannya,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang kecewa.
Masalah lain yang terus menjadi perhatian adalah ketidakjelasan penggunaan anggaran pendidikan. Dugaan penyimpangan muncul pada berbagai proyek, mulai dari rehabilitasi sekolah yang tidak selesai hingga pengadaan fasilitas pendidikan yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Kabid Bina SD Rahman dan Kabid SMP Tohairuddin dinilai tidak memberikan penjelasan terkait realisasi program-program di bidang masing-masing.
“Masyarakat punya hak untuk tahu bagaimana anggaran itu digunakan. Tapi sayangnya, baik Kepala Dinas maupun para kepala bidangnya cenderung bungkam. Ini sangat mencurigakan,” ungkap Wirno seorang aktivis pendidikan di Sampang.
Ketidakpedulian terhadap Konfirmasi Media
Upaya para wartawan untuk meminta klarifikasi dari pejabat terkait, baik Kepala Dinas Pendidikan maupun para Kabid, sering kali diabaikan. Sikap acuh ini tidak hanya merugikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, tetapi juga menciptakan kesan bahwa mereka lebih mementingkan kenyamanan pribadi daripada tanggung jawab publik.
“Kami sudah beberapa kali menghubungi dinas terkait kasus-kasus ini, tapi tidak pernah mendapat jawaban yang jelas. Mereka seperti tidak peduli,” keluh BBG seorang Jurnalis Lokal
Desakan Evaluasi dan Transparansi
Kritik ini memunculkan desakan dari masyarakat agar Bupati Sampang segera mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan. Tidak hanya Kepala Dinas, tetapi juga Kepala Bidang GTK Yanto, Kabid Bina SD Abdurahman, dan Kabid SMP Tohairuddin harus diminta pertanggungjawabannya atas berbagai persoalan ini.
“Kami menuntut agar ada perubahan besar dalam tubuh Dinas Pendidikan Sampang. Jika tidak mampu bekerja dengan baik, lebih baik mundur saja. Pendidikan ini menyangkut masa depan anak-anak Sampang,” tegas seorang pengamat pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan pejabat terkait belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai kritik ini. Namun, publik berharap adanya langkah nyata untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memajukan kualitas pendidikan di Sampang.
Sikap tidak peduli terhadap masalah-masalah ini hanya akan semakin merugikan anak-anak didik di Sampang, yang seharusnya menjadi prioritas utama. Pendidikan bukan hanya soal rutinitas, tetapi juga integritas, transparansi, dan tanggung jawab moral dari pihak yang menjalankannya.
;;;;;;;







Komentar