ACEH TIMUR, ANGKAT BERITA — Di tengah gencar-gencarnya langkah pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan berbagai jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di seluruh Indonesia, sebuah anomali justru terjadi di lapangan. Fenomena kelangkaan BBM jenis Solar dan Pertalite kini menghantui kehidupan sehari-hari warga dan memicu keresahan yang meluas.
Salah satu titik krisis yang terpantau berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 14.243.486 yang terletak di lintasan Idi Rayeuk – Peureulak, Seuneubok Teungoh (SMK), Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur.
Berdasarkan pengakuan dari salah seorang petugas SPBU setempat yang menolak identitasnya diungkapkan demi alasan keamanan, pasokan BBM bersubsidi ke fasilitas tersebut merosot tajam dalam satu pekan terakhir.
“Dalam satu minggu terakhir ini, pasokan BBM jenis Solar dan Pertalite memang sangat terbatas. Kami hanya menerima jatah masing-masing 8 ton per hari, baik untuk Solar maupun Pertalite,” ujar petugas tersebut kepada awak media, Selasa (27/10/2026). Di sisi lain, ia menambahkan bahwa untuk jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax kondisinya masih relatif aman. “BBM jenis Pertamax masih aman, Bang,” tutupnya singkat.
Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti apa yang menjadi akar penyebab dari seretnya pasokan BBM bersubsidi ini. Apakah murni karena masalah kendala distribusi teknis dari hulu, ataukah ada indikasi pemangkasan kuota yang tidak berjalan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Kondisi kelangkaan ini pun mendadak menjadi bahan perbincangan hangat serta perdebatan di warung-warung kopi di sekitar wilayah Aceh Timur. Sejumlah warga yang ditemui mengutarakan kekecewaan sekaligus kecemasan mereka atas situasi pelik yang menjerat aktivitas perekonomian ini.
Masyarakat menilai, penertiban hukum yang dilakukan di berbagai wilayah seharusnya memberikan rasa keadilan dan menjamin ketersediaan hak masyarakat miskin atas BBM subsidi, bukan malah memicu efek domino berupa hilangnya pasokan barang di pompa pengisian resmi.
Melalui media ini, warga mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar segera turun tangan menyikapi persoalan ini dengan serius. Tidak hanya itu, mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata dan segera menelusuri secara menyeluruh faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan tersumbatnya aliran pasokan BBM ini.
Warga berharap transparansi pengelolaan energi dapat segera ditegakkan demi menyambung kembali urat nadi perekonomian mereka yang terganggu akibat fenomena ini.
Komentar