MEDAN, (ANGKAT BERITA) — Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Demokrasi Indonesia (DPD PDI) Sumatera Utara memberikan ultimatum 3×24 jam kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menindaklanjuti tuntutan pencopotan Kapolres Tapanuli Tengah dan evaluasi terhadap Kapolrestabes Medan. Jika tuntutan itu tidak ditindaklanjuti, mereka mengancam menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Ketua DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumut, Paulus Peringatan Gulo, menyampaikan hal tersebut kepada media melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia menjelaskan, tuntutan itu disuarakan dalam aksi damai bertajuk Gruduk Polda Sumut Jilid II di depan Markas Polda Sumatera Utara pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurut Paulus, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan organisasinya terhadap penanganan laporan masyarakat di wilayah hukum Tapanuli Tengah yang mereka nilai mandek hingga dua tahun.
“Aksi kali ini kita lakukan untuk melihat kenyataan bahwa Polda Sumut gagal menjadi contoh baik. Terlihat dari penanganan kasus yang mandek hingga dua tahun lamanya yang terjadi di wilayah Tapteng. Ini adalah preseden buruk bagi penegakan hukum di Sumatera Utara,” kata Paulus dalam keterangannya kepada media.
Dalam aksi itu, massa membawa lima poin tuntutan. Salah satu tuntutan utama mereka adalah mendesak Kapolda Sumut mengevaluasi penanganan perkara di Tapanuli Tengah serta mencopot Kapolres setempat.
Selain menyoroti penegakan hukum di Tapanuli Tengah, DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumut mendesak evaluasi terhadap Kapolrestabes Medan. Mereka menilai persoalan keamanan di Kota Medan, termasuk kriminalitas, begal, peredaran narkoba, dan tawuran, perlu mendapat penanganan serius.
Massa juga menyuarakan kritik terhadap Kapolrestabes Medan melalui seruan, “Kapolrestabes Medan Stop Pencitraan!”
Paulus meminta kepolisian memprioritaskan upaya nyata menjaga keamanan masyarakat daripada membangun citra di media sosial.
“Kapolrestabes Medan berhentilah untuk pencitraan dan mulailah serius melakukan kerja untuk masyarakat Kota Medan. Masyarakat butuh keamanan, bukan sekadar pencitraan di media sosial,” ujarnya.
Ia mendesak Kapolda Sumut, Irjen Pol Sonny Irawan, mengevaluasi kinerja Kapolrestabes Medan. Menurut Paulus, pergantian pimpinan perlu dipertimbangkan jika tidak ada perubahan nyata dalam penanganan persoalan keamanan di lapangan.
“Jika tidak ada perubahan nyata di lapangan, maka Kapolrestabes Medan layak untuk diganti dengan sosok yang lebih baik dan mampu menjawab keresahan masyarakat Medan,” kata dia.
Ancam Gelar Aksi Jilid III
Paulus mengatakan organisasinya akan kembali menggelar aksi jika Polda Sumut tidak menindaklanjuti tuntutan tersebut dalam waktu 3×24 jam. Aksi lanjutan itu direncanakan melibatkan lebih banyak massa dengan konsolidasi lintas elemen pemuda dan mahasiswa di Sumatera Utara.
“Kami mengultimatum Polda Sumut untuk mengevaluasi dan mencopot Kapolres Tapteng. Jika dalam 3×24 jam tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, maka kami DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara akan melakukan aksi Jilid III dengan massa yang lebih banyak dan konsolidasi yang lebih matang,” tegas Paulus.
Ia menyatakan, hingga aksi Jilid II berakhir pada Selasa, 20 Oktober 2026, perwakilan Polda Sumut belum memberikan jawaban yang memuaskan terhadap tuntutan massa.
Hingga berita ini diterbitkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan Paulus Gulo kepada media melalui WhatsApp pada Rabu, 21 Oktober 2026, belum ada tanggapan resmi dari Polda Sumut yang diterima mengenai tuntutan tersebut.
Redaksi membuka ruang bagi Polda Sumut, Polrestabes Medan, maupun Polres Tapanuli Tengah untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau informasi terbaru terkait persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Klarifikasi dari pihak terkait akan dimuat sesuai dengan prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Komentar