Pamekasan, angkatberita.id – Publik kembali dikejutkan dengan sikap PLT Kepala BPBD Pamekasan, Akhmad Dofir Rosidi yang justru memilih bungkam ketika sorotan tajam diarahkan ke proyek jembatan di Desa Mangar, Kecamatan Tlanakan.
Dalam kultur birokrasi, bungkamnya seorang kepala dinas bukan sekedar pilihan personal, melainkan tanda lemahnya integritas,apa yang ditutupi Dofir? Mengapa ia tak berani bersuara ketika rakyat berhak tahu bagaimana uang daerah dikelola?
Ketika proyek tanpa papan nama dan tanpa koordinasi dengan pemerintah desa sudah jelas menyalahi aturan, publik justru disuguhi “kepala dinas pilon” yang menghindar dari tanggung jawab, bukankah sudah semestinya ia berdiri paling depan menjelaskan duduk perkaranya?
Lebih ironis lagi, ketika terjadi intimidasi terhadap wartawan, suara Dofir tetap tak terdengar, padahal sebagai pimpinan instansi, ia bukan hanya bertanggung jawab pada teknis proyek, tetapi juga pada iklim keterbukaan dan penghormatan terhadap kerja pers. Diamnya Dofir justru menguatkan kesan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup rapat.
Ketua Forum Kawal Pembangunan (FKP), M Hasan, menilai sikap bungkam seorang pejabat publik tidak dapat dibenarkan.
“Kepala dinas digaji dari uang rakyat, maka sudah seharusnya memberi penjelasan transparan, bungkamnya Kepala BPBD justru memperkuat dugaan adanya praktik kotor dalam proyek tersebut,” tegasnya, Kamis (11/9).
Hasan juga mengecam intimidasi yang dialami wartawan saat melakukan peliputan.
“Intimidasi terhadap pers adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi, ini menandakan ada sesuatu yang disembunyikan, jika benar bersih, mengapa harus bungkam dan melakukan tekanan terhadap wartawan?” ujarnya.
Menurut Hasan, pihaknya akan bersurat ke Inspektorat, Ombudsman, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya turun tangan mengawal dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam, jika persoalan ini dibiarkan, maka uang rakyat rawan disalahgunakan,” tambahnya.
Inspektorat dan BPK kini patut turun tangan, sebab sikap bungkam seorang kepala dinas bukan sekedar soal komunikasi yang buruk, melainkan sinyal adanya dugaan penyimpangan yang mesti dibongkar.
Rakyat tidak butuh kepala dinas yang hanya menikmati gaji dan fasilitas, tapi abai menjawab pertanyaan publik.
Dofir harus segera sadar: jabatan adalah amanah, bukan ruang nyaman untuk berlagak pilon di tengah masalah.
Diamnya Dofir bukan lagi sekedar sikap pasif, melainkan tanda bahwa jabatan kepala dinas telah berubah dari amanah menjadi tameng untuk menutupi masalah.
Jika terus berlagak pilon, ia hanya akan dikenang sebagai pejabat yang digaji rakyat tetapi menutup telinga dari suara rakyat, publik jelas tidak butuh kepala dinas yang pandai bersembunyi di balik bungkam, melainkan pemimpin yang berani bertanggung jawab dan bicara jujur di hadapan rakyat.
Komentar