SAPA Desak DPRA Cegah Penyalahgunaan Aset Daerah dengan Pembentukan Pansus

- Redaksi

Rabu, 29 Januari 2025 - 09:44 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: SAPA Desak DPRA Bentuk Pansus Untuk Usut Aset Daerah

BANDA ACEH|| ANGKAT BERITA – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dan mengaudit pengelolaan aset daerah, khususnya aset bergerak seperti kendaraan roda dua, roda empat, dan alat berat.

Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah yang buruk selama ini telah merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Menurutnya, banyak aset pemerintah yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru disalahgunakan atau menjadi beban anggaran yang tidak produktif.

“Sangat sepakat dengan wakil DPRA mengenai aset daerah, kami juga sering menerima laporan tentang aset yang dikuasai pihak lain dan penyalahgunaan yang merugikan daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Fauzan pada Rabu (29/1).

Baca Juga :  Dugaan Penyimpangan Pengelolaan DD Desa Batang-Batang Daya, GAKI Desak Inspektorat Lakukan Audit Investigatif

 

Ketua SAPA menegaskan bahwa DPRA harus segera membentuk Pansus untuk memastikan seluruh aset pemerintah Aceh terdata dengan baik, dalam kondisi layak, dan digunakan sesuai peruntukannya. Jika ditemukan indikasi aset yang hilang, rusak, atau disalahgunakan, hal tersebut harus diusut tuntas.

Selain itu, Fauzan mengusulkan agar setiap aset diberi tanda khusus, seperti stiker berlogo daerah, untuk mencegah penyalahgunaan. Ia juga menyarankan agar aset yang sudah tidak layak pakai segera dilelang agar anggaran daerah bisa lebih efisien.

Baca Juga :  UD Mekar Jaya Berdalih Pegang Berita Acara, Namun Kenaikan Harga Pupuk Tetap Dinilai Ilegal 

“Jika aset tidak lagi bermanfaat, sebaiknya dilelang. Hasilnya bisa dialokasikan untuk program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua SAPA menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan aset daerah. Ia meminta DPRA untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya dengan tegas dan tidak menunda pembentukan Pansus.

“Jangan membiarkan pemborosan ini terus terjadi. Pengelolaan aset pemerintah harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Berita Terkait

HMI Dorong Evaluasi IPAL 22 Puskesmas di Bangkalan
Abdul Majid, Wartawan Muratara, Raih Top Juara D’Star Dangdut IMTV Competition di Jakarta
Ini Perjalanan Karier Pembalap Internasional M Zidan Keluar Juara Umum Motocross Grasstrack Open 2026 Muratara
Wabup Muratara Buka Ajang Bergensi Tingkat Nasional Super Grasstrack Open 2026 di Sirkuit pratama
Juknis Tunjangan Guru Dirombak, Pencairan Kini Lebih Cepat Mulai April 2026
Dugaan Mark Up Sapi Bantuan Rp7,5 M Mengemuka, Publik Desak Polda Aceh Turun Tangan
Dana Sapi Meugang Rp 7,5 Miliar di Aceh Timur Disorot, APH Didesak Selidiki
Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Jadi Sorotan: Nana Thama dan Tim Investigasi AWPI Tegas Minta Aparat Hukum Bongkar Pengadaan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 16:38 WIB

HMI Dorong Evaluasi IPAL 22 Puskesmas di Bangkalan

Senin, 20 Juli 2026 - 10:16 WIB

Abdul Majid, Wartawan Muratara, Raih Top Juara D’Star Dangdut IMTV Competition di Jakarta

Minggu, 24 Mei 2026 - 22:17 WIB

Ini Perjalanan Karier Pembalap Internasional M Zidan Keluar Juara Umum Motocross Grasstrack Open 2026 Muratara

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:37 WIB

Wabup Muratara Buka Ajang Bergensi Tingkat Nasional Super Grasstrack Open 2026 di Sirkuit pratama

Rabu, 15 April 2026 - 04:54 WIB

Juknis Tunjangan Guru Dirombak, Pencairan Kini Lebih Cepat Mulai April 2026

Berita Terbaru