Ketua KNPI Sumenep Langgar Kesepakatan RAPIMPURDA, MUSDA Menggantung

- Redaksi

Jumat, 4 Juli 2025 - 15:27 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Syaiful Harir, Ketua DPD KNPI Sumenep.

Sumenep||https://Angkatberita.id – Polemik internal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumenep makin memanas. Ketua KNPI Sumenep dinilai terang-terangan melanggar hasil kesepakatan tertinggi organisasi dalam forum Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA). Hingga kini, pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) yang telah disepakati pada Mei 2025 tak kunjung digelar.

Kondisi ini memunculkan keresahan di kalangan organisasi kepemudaan (OKP) yang bernaung di bawah KNPI. Sebab, keputusan RAPIMPURDA yang dihelat pada 24–25 Juli 2024 di Kota Batu secara tegas menyepakati pelaksanaan MUSDA pada Mei 2025, sebuah forum demokratis yang melibatkan seluruh ketua OKP di Kabupaten Sumenep.

Baca Juga :  Diduga Samsat Sumenep 'Mark Up' Pajak Kendaraan Bermotor.

“Asal Ketua KNPI itu paham organisasi atau tidak? Kalau paham, seharusnya dia tahu bahwa keputusan RAPIMPURDA adalah produk hukum tertinggi organisasi. Kalau tidak mau menjalankan, buat apa jauh-jauh rapat di Batu?” kritik keras Asmuni, salah satu aktivis muda Sumenep.

Asmuni menyebut sikap Ketua KNPI mencederai semangat demokrasi dan semangat kolektif seluruh OKP. Ia menilai, penundaan ini kuat diduga karena ambisi pribadi untuk memperpanjang masa jabatan secara diam-diam, dengan mengabaikan mekanisme organisasi.

Baca Juga :  Kepala Diskop UKM dan PP Sumenep Dinilai Enggan Beri Keterangan Dugaan Penjualan Pupuk di Atas HET

“Kesepakatan itu amanah. Tidak bisa dibatalkan hanya karena kepentingan pribadi Ketua KNPI. Ini pelecehan terhadap forum organisasi yang sah,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu pengurus internal KNPI Sumenep yang enggan disebut namanya turut mengamini kekacauan tersebut. Ia mengaku sampai hari ini belum ada tanda-tanda pembentukan panitia MUSDA.

“Saya tidak tahu kapan MUSDA akan dilaksanakan. Yang jelas, sampai sekarang Ketua belum juga bentuk panitia MUSDA. Tidak ada gerakan apa-apa,” ungkapnya.(Asm)

Berita Terkait

HMI Dorong Evaluasi IPAL 22 Puskesmas di Bangkalan
Abdul Majid, Wartawan Muratara, Raih Top Juara D’Star Dangdut IMTV Competition di Jakarta
Ini Perjalanan Karier Pembalap Internasional M Zidan Keluar Juara Umum Motocross Grasstrack Open 2026 Muratara
Wabup Muratara Buka Ajang Bergensi Tingkat Nasional Super Grasstrack Open 2026 di Sirkuit pratama
Juknis Tunjangan Guru Dirombak, Pencairan Kini Lebih Cepat Mulai April 2026
Dugaan Mark Up Sapi Bantuan Rp7,5 M Mengemuka, Publik Desak Polda Aceh Turun Tangan
Dana Sapi Meugang Rp 7,5 Miliar di Aceh Timur Disorot, APH Didesak Selidiki
Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Jadi Sorotan: Nana Thama dan Tim Investigasi AWPI Tegas Minta Aparat Hukum Bongkar Pengadaan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 16:38 WIB

HMI Dorong Evaluasi IPAL 22 Puskesmas di Bangkalan

Senin, 20 Juli 2026 - 10:16 WIB

Abdul Majid, Wartawan Muratara, Raih Top Juara D’Star Dangdut IMTV Competition di Jakarta

Minggu, 24 Mei 2026 - 22:17 WIB

Ini Perjalanan Karier Pembalap Internasional M Zidan Keluar Juara Umum Motocross Grasstrack Open 2026 Muratara

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:37 WIB

Wabup Muratara Buka Ajang Bergensi Tingkat Nasional Super Grasstrack Open 2026 di Sirkuit pratama

Rabu, 15 April 2026 - 04:54 WIB

Juknis Tunjangan Guru Dirombak, Pencairan Kini Lebih Cepat Mulai April 2026

Berita Terbaru