PAMEKASAN (ANGKAT BERITA) Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan dihantam gelombang protes keras.
Dinilai sarat manipulasi dan jauh dari standar, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Lingkar Melati Bersatu (LMB) mengepung Kantor Wakil Bupati Pamekasan pada Rabu (17/6/2026) mereka menuntut ketegasan pemerintah untuk segera menyegel dapur-dapur MBG yang bermasalah.
Aksi panas ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan sekaligus Ketua Satgas MBG, Sukriyanto, didampingi perwakilan DLH dan Dinas Kesehatan, sayangnya, ketidakhadiran Koordinator Wilayah MBG Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah Triarif, memicu kekecewaan mendalam dari massa aksi.
Dalam orasi yang berapi-api, aktivis LMB, Sujai, membongkar habis-habisan carut-marut operasional dapur MBG di lapangan LMB menolak keras legalitas dapur yang nekat beroperasi tanpa memenuhi standar bangunan dan administrasi dasar.
“Kami mengecam segala bentuk pembiaran terhadap penyajian makanan yang tidak layak konsumsi, dugaan penyunatan anggaran yang merusak kualitas menu, hingga praktik kotor yang merugikan penerima manfaat!” cecar Sujai.
LMB membeberkan sejumlah pelanggaran fatal yang diduga sengaja dibiarkan.
Pelanggaran Tata Ruang: Pembangunan dapur nekat mencaplok lahan produktif (kawasan hijau).
Alih Fungsi Ilegal: Penggunaan rumah tinggal hingga gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang dipaksakan menjadi dapur MBG.
Bodong Administrasi: Banyak dapur beroperasi tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Monopoli Korporasi: Program yang harusnya memberdayakan petani, peternak, dan UMKM lokal diduga kuat hanya menjadi ladang bancakan segelintir elite demi keuntungan pribadi.
Lebih mengejutkan, LMB juga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas mafia program, mulai dari dugaan jual beli titik lokasi dapur, manipulasi penerbitan SLHS, hingga praktik percaloan sertifikasi juru masak.
LMB menilai Satgas MBG Pamekasan selama ini mandul dan melakukan tebang pilih dalam pengawasan.
“Satgas memang kerap sidak, tapi hasilnya nihil dan tidak jelas, kami akan rapat internal untuk klasifikasi, temuan pidana langsung kami seret ke APH! Sisanya, mari kita sidak bersama dan tutup paksa dapur yang terbukti melanggar,” tantang Sujai mosi tidak percaya.
Merespon tekanan bertubi-tubi tersebut, Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG Pamekasan, Sukriyanto, menantang massa untuk membuka data secara gamblang.
“Jika ada temuan menu tidak layak, langsung foto dan laporkan, bahkan, jika ada bukti dapur memberikan setoran (upeti) ke Satgas maupun Korwil, laporkan! Pasti saya tindak lanjuti,” tegas Sukriyanto.
Menjawab desakan penutupan, Sukriyanto akhirnya melunak dan menyetujui tuntutan massa untuk melakukan sidak gabungan serta merekomendasikan penutupan total bagi dapur yang melakukan pelanggaran berat.
“Kalau sidak hari ini belum bisa, tapi saya berjanji, minggu depan saya akan ajak teman-teman semua turun bersama ke beberapa dapur MBG untuk melakukan sidak,” cetus Sukriyanto di depan massa.
Aksi berakhir setelah perwakilan LMB menyerahkan “buku hitam” berisi daftar dan data valid dapur-dapur MBG bermasalah langsung ke tangan Ketua Satgas.
Publik kini menunggu, apakah janji sidak pekan depan adalah langkah nyata pembersihan, atau sekedar manuver meredam amarah massa.
Komentar