PAMEKASAN (ANGKAT BERITA) – Munculnya tiga selebaran (flyer) rencana unjuk rasa serentak dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa pada Rabu (17/6/2026), menjadi sinyal kuat adanya sumbatan komunikasi dan ketidakpuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Akibat dari akumulasi persoalan tata kelola yang dinilai carut-marut ini, situasi domestik Pamekasan kini dihadapkan pada potensi ekskalasi massa di tiga titik vital pemerintahan, yakni Kantor Bupati, Kantor Wakil Bupati, dan Inspektorat Daerah.
Pengamat kebijakan publik Agus Sugito menilai, fenomena munculnya gelombang protes multi-isu dalam satu waktu mencerminkan adanya stagnasi dalam penyelesaian masalah di tingkat bawah.
Isu yang dilemparkan pun sangat fundamental, mulai dari tata kelola program pemenuhan gizi nasional, pengawasan internal aparatur sipil negara (ASN), hingga keadilan distribusi jaring pengaman sosial ekonomi bagi petani lokal.
Rencana aksi pertama dari aliansi Lingkar Melati Bersatu (LMB) yang membidik Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), memperlihatkan bagaimana kelemahan tata kelola di tingkat Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) langsung berdampak pada keresahan masyarakat.
Dugaan maladministrasi penentuan lokasi dapur hingga standar gizi yang dipersoalkan, jika tidak diantisipasi, berisiko menghambat program strategis nasional di tingkat daerah.
Di sisi lain, carut-marutnya pengawasan aset dan fasilitas negara oleh Inspektorat, sebagaimana disoroti oleh Forum Mahasiswa dan Rakyat (Formasi) berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan (public trust) terhadap netralitas dan akuntabilitas birokrasi, dugaan pembiaran penyalahgunaan mobil dinas oleh oknum kepala dinas selama berbulan-bulan menjadi preseden buruk bagi penegakan disiplin ASN di Pamekasan.
Dampak paling nyata dari carut-marut tata kelola ini dirasakan langsung di sektor ekonomi akar rumput,crencana aksi dari aliansi FAMAS dan MAHARDIKA terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 menjadi bukti adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan buruh tani tembakau.
Kebijakan pengalokasian bantuan yang dinilai tebang pilih dan hanya berpihak pada buruh pabrik rokok, memicu sentimen negatif di wilayah yang notabene merupakan salah satu basis produksi tembakau terbesar di Madura ini.
Menyikapi situasi yang berkembang akibat sebaran tuntutan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, Taufik, mencoba meredam suasana dengan memberikan klarifikasi awal terkait poin-poin krusial tersebut.
Mengenai isu Dapur MBG, Taufik menyatakan koordinasi telah berjalan dan aspirasi sudah diterima langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan.
Sementara untuk tuntutan transparansi di tubuh Inspektorat, ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen pada semangat reformasi birokrasi yang terbuka.
Namun, terkait persoalan sensitif mengenai perluasan BLT DBHCHT untuk petani tembakau, Sekda Pamekasan tidak menampik adanya keterbatasan regulasi dan ruang fiskal daerah. “Semua tergantung ketersediaan anggaran,” ujar Taufik saat dikonfirmasi via pesan singkat, Rabu (17/06)
Pernyataan “tergantung anggaran” ini disinyalir akan menjadi titik krusial, jka pemerintah daerah tidak segera membuka ruang dialog yang inklusif untuk menjelaskan formulasinya kepada massa, ketidakpastian anggaran ini diproyeksikan justru akan memperpanjang rentetan protes dan memperkeruh stabilitas situasi di Kabupaten Pamekasan ke depan.
Perlu diketahui, saat berita ini naik, situasi di lapangan telah mengalami eskalasi di mana aksi massa terpantau masih aktif melakukan demonstrasi dan bertahan di tiga titik pusat pemerintahan tersebut guna mengawal langsung tuntutan mereka.
Komentar