MADURA.Angkatberita.id
Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB) mendesak Pemerintah Pusat turun langsung melihat kondisi petani tembakau di Madura. Persoalan tata niaga dan anjloknya harga tembakau dinilai tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa cukai.
- Ketua FKPB, Taufik Nurhidayat, menilai pemerintah harus hadir dari hulu hingga hilir, terutama dalam memastikan petani tembakau lokal mendapatkan perlindungan dan harga yang layak saat musim panen.
“Pemerintah harus hadir langsung di tengah petani. Jangan hanya hadir ketika melakukan penindakan, tetapi juga hadir memberikan solusi terhadap persoalan harga, tata niaga dan keberlangsungan hidup petani tembakau Madura,” tegas Taufik.
Menurutnya, tekanan terhadap industri rokok lokal tanpa dibarengi kebijakan yang melindungi petani berpotensi semakin mempersempit ruang ekonomi masyarakat Madura
Taufik yang juga pernah menjadi pengurus HMI Badko Jawa Timur itu meminta pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tembakau dan cukai.
Beberapa tuntutan utama FKPB antara lain.
1. Pemerintah turun langsung melindungi petani, termasuk memastikan tata niaga dan harga tembakau yang lebih adil di tingkat petani.
2. Evaluasi kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) agar tidak semakin menekan industri kecil dan menengah serta petani lokal.
3. DBH-CHT harus lebih tepat sasaran, terutama untuk mendukung petani melalui sarana produksi, modernisasi pertanian dan perlindungan ekonomi.
4. UMKM rokok lokal dibina dan dilegalkan, bukan semata-mata ditekan, sehingga dapat menyerap tembakau hasil produksi petani Madura.
Taufik menegaskan, persoalan tembakau Madura tidak bisa dilihat hanya dari sisi penerimaan negara maupun penegakan hukum. Ada jutaan kepentingan ekonomi masyarakat yang bergantung pada keberlangsungan komoditas tersebut
“Kalau diperlukan, pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk tembakau Madura, bahkan opsi otonomi khusus tembakau patut dikaji apabila itu menjadi jalan untuk melindungi petani dan menjaga ekonomi masyarakat Madura,” ujarnya.
FKPB berharap pemerintah segera membuka ruang dialog langsung dengan petani dan pelaku usaha tembakau di Madura. Jika aspirasi tersebut tidak mendapat perhatian serius, FKPB menyatakan siap membawa persoalan itu ke tingkat provinsi hingga nasional dengan melibatkan massa yang lebih besar.
#Robin
Komentar