PAMEKASAN (ANGKAT BERITA) — Aksi unjuk rasa Forum Mahasiswa Pantura (FORMATUR) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madura, Rabu (15/04), berlangsung tegang dan sempat diwarnai aksi saling dorong antara massa dengan aparat keamanan.
Dua orator aksi, Hendra dan Junaidi, secara bergantian menyampaikan tuntutan keras, massa mendesak Kepala Bea Cukai Madura turun langsung menemui demonstran untuk memberikan penjelasan atas dugaan praktik ilegal pita cukai rokok yang disebut melibatkan puluhan perusahaan rokok (PR), khususnya di Kabupaten Sumenep.
Dalam orasinya, Hendra menegaskan mahasiswa datang dengan membawa data.
“Kami ke sini tidak dengan tangan kosong, kami membawa data, mari diskusi dengan kami secara terbuka,” ujarnya.
Ia menyebut pihaknya mengantongi informasi rinci terkait dugaan praktik di lapangan, mulai dari harga penebusan pita cukai hingga harga jual kembali, termasuk identitas perusahaan dan pengusahanya.
“Ada pengakuan dari pengusaha, berapa mereka nebus di bea cukai, berapa mereka jual. PR mana saja, siapa pengusahanya, bahkan ada indikasi praktik suap di dalam Bea Cukai Madura, data itu kami pegang,” katanya.
Di tengah aksi, perwakilan Bea Cukai Madura, Andrew, menemui massa dan menyampaikan bahwa dari sepuluh perusahaan rokok yang disorot, empat di antaranya telah dikenai pembatasan, disesuaikan dengan kapasitas produksi terhadap pembelian pita cukai.
Namun penjelasan tersebut belum memuaskan massa, koordinator lapangan aksi tetap mendesak agar dilakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap seluruh PR yang telah disebutkan dalam dokumen tuntutan.
Sebelumnya, pihak Bea Cukai menyatakan kesediaan untuk melakukan sidak ke wilayah Sumenep dan meminta waktu 30 menit, namun hingga berita ini diturunkan, belum terlihat tindak lanjut setelah perwakilan kembali masuk ke dalam kantor.
Sementara itu, massa aksi masih bertahan di lokasi, menunggu kepastian langkah konkret dari pihak Bea Cukai Madura.
Dalam dokumen tuntutan yang dibawa massa, FORMATUR juga mendesak Bea Cukai Madura melakukan inspeksi dalam waktu 2×24 jam, menutup permanen pabrik yang terbukti melanggar, serta melakukan audit perpajakan bersama Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terkait potensi pelanggaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Selain itu, mahasiswa juga menyatakan akan mendesak Kepala Bea Cukai Madura mundur dari jabatannya apabila tidak segera mengambil langkah tegas.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Bea Cukai Madura belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait tuntutan maupun tudingan yang disampaikan mahasiswa.
Komentar