SUMENEP||angkatberita – Tragedi memilukan kembali menimpa warga Pragaan. Selasa malam, 13 Mei 2025, sekitar pukul 19.28 WIB, A.B, warga Desa Pragaan Daya, meregang nyawa dengan cara tragis.
Keluarga korban menyebut kelalaian pihak Puskesmas Pragaan sebagai penyebab utama. Ketidaksiapan fasilitas, terutama ketiadaan oksigen medis, diduga kuat menjadi pemicu kematian korban yang merupakan tulang punggung keluarga.
Merespons kejadian ini, Misbahul Umam M.Z., Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPAR) dan aktivis muda Sumenep, mengecam keras manajemen Puskesmas Pragaan. Ia menilai pola pelayanan yang diterapkan di sana “tidak senonoh” dan mencerminkan kegagalan sistemik yang tak bisa lagi ditoleransi.
“Puskesmas Pragaan bukan lagi tempat yang layak disebut pusat layanan kesehatan. Ketiadaan oksigen, alat bantu vital bagi nyawa manusia, adalah bentuk kelalaian paling brutal yang harus dibayar dengan kehilangan nyawa warga kami,” tegasnya.
Misbahul Umam mengajak masyarakat untuk turun aksi besar-besaran pada Jumat, 16 Mei 2025, sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kesehatan yang rusak dan penuh pembiaran. Aksi ini akan menyasar Pemkab Sumenep, Dinas Kesehatan, dan DPRD sebagai pihak yang dianggap turut lalai mengawasi.
“Kami akan datang dan mendesak Bupati Sumenep segera mengevaluasi total manajemen Puskesmas Pragaan. Kepala Puskesmas dan Kepala UGD wajib bertanggung jawab! Bukan hanya secara administrasi, tapi juga secara hukum dan sosial,” ujarnya dengan nada keras.
Menurutnya, kematian A.B. bukan sekadar insiden, tapi puncak dari gunung es masalah layanan kesehatan di Pragaan. Jika ini terus dibiarkan, masyarakat hanya tinggal menunggu korban-korban berikutnya.
“Saya tegaskan: ini bukan kesalahan teknis. Ini kejahatan struktural dalam pelayanan publik. Pola bobrok ini tidak boleh hidup satu hari lagi di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Cabang IMM itu menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata soal satu nyawa, tapi soal masa depan layanan kesehatan rakyat Pragaan dan Kabupaten Sumenep secara luas.
“Kami tak akan berhenti sampai ada perombakan total. Jika eksekutif dan legislatif tak sanggup menyelesaikan persoalan ini, maka bersiaplah menghadapi murka rakyat,” tutupnya.(asm)
Komentar