Aksi GEMPAR di Depan Kantor Bupati Sumenep: Tuntut Pemecatan Kepala Puskesmas Pragaan dan Reformasi Layanan Kesehatan

- Redaksi

Jumat, 16 Mei 2025 - 21:02 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP||angkatberita – Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Sumenep pada Jumat, 16 Mei 2025. Aksi ini merupakan buntut dari tragedi meninggalnya A.B., warga Desa Pragaan Daya, yang diduga akibat kelalaian pelayanan di UPT Puskesmas Pragaan.

Dalam orasinya, Ketua GEMPAR, Misbahul Umam M.Z., mengecam keras manajemen Puskesmas Pragaan yang dinilai lalai dan tidak profesional. Ia menyebut tragedi yang menimpa A.B., yang meregang nyawa karena tidak tersedianya oksigen medis, sebagai bentuk kegagalan sistemik layanan kesehatan di daerah tersebut.

“Apa gunanya puskesmas berdiri megah kalau nyawa rakyat tak bisa diselamatkan? Ketidaksiapan fasilitas, khususnya oksigen, adalah bentuk kelalaian paling brutal!” kata Umam.

Baca Juga :  Pengerjaan BK Tahun 2025 di Tulis Miring, Kades Ngampel Balongpanggang  Beri Penjelasan

Mereka membawa tuntutan Pemecatan Kepala UPT Puskesmas Pragaan dan Kasubag Tata Usaha. GEMPAR menilai bahwa pimpinan puskesmas harus bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang menyebabkan kematian warga.

Selanjutnya Evaluasi dan sanksi terhadap pihak-pihak yang menghambat proses penanganan korban. Termasuk di dalamnya petugas UGD yang dinilai abai serta manajemen Dinas Kesehatan yang gagal melakukan pengawasan.

Selain itu, Reformasi total layanan kesehatan di Kabupaten Sumenep.

GEMPAR menyerukan agar Bupati dan DPRD tidak hanya menanggapi secara administratif, tapi juga melakukan penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang lalai.

Baca Juga :  Kadus di Desa Prenduan yang Residivis, Kembali Jadi Terdakwa Curanmor

“Jika hari ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, maka ini akan menjadi awal dari gelombang perlawanan yang lebih besar. Kami bicara soal nyawa rakyat, bukan prosedur kaku dan alasan teknis,” tegas dia.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep melalui Kepala Bidang SDM Nur Insan saat menemui massa aksi hanya menjawab datar.

“Nanti akan dikoornasikan, pimpinan kami di ada di luar Kota,” ujarnya.(asm)

Berita Terkait

HMI Dorong Evaluasi IPAL 22 Puskesmas di Bangkalan
Abdul Majid, Wartawan Muratara, Raih Top Juara D’Star Dangdut IMTV Competition di Jakarta
Ini Perjalanan Karier Pembalap Internasional M Zidan Keluar Juara Umum Motocross Grasstrack Open 2026 Muratara
Wabup Muratara Buka Ajang Bergensi Tingkat Nasional Super Grasstrack Open 2026 di Sirkuit pratama
Juknis Tunjangan Guru Dirombak, Pencairan Kini Lebih Cepat Mulai April 2026
Dugaan Mark Up Sapi Bantuan Rp7,5 M Mengemuka, Publik Desak Polda Aceh Turun Tangan
Dana Sapi Meugang Rp 7,5 Miliar di Aceh Timur Disorot, APH Didesak Selidiki
Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Jadi Sorotan: Nana Thama dan Tim Investigasi AWPI Tegas Minta Aparat Hukum Bongkar Pengadaan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 16:38 WIB

HMI Dorong Evaluasi IPAL 22 Puskesmas di Bangkalan

Senin, 20 Juli 2026 - 10:16 WIB

Abdul Majid, Wartawan Muratara, Raih Top Juara D’Star Dangdut IMTV Competition di Jakarta

Minggu, 24 Mei 2026 - 22:17 WIB

Ini Perjalanan Karier Pembalap Internasional M Zidan Keluar Juara Umum Motocross Grasstrack Open 2026 Muratara

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:37 WIB

Wabup Muratara Buka Ajang Bergensi Tingkat Nasional Super Grasstrack Open 2026 di Sirkuit pratama

Rabu, 15 April 2026 - 04:54 WIB

Juknis Tunjangan Guru Dirombak, Pencairan Kini Lebih Cepat Mulai April 2026

Berita Terbaru