Sumenep||angkatberita – DPRD Kabupaten Sumenep kembali menggelar Rapat Paripurna, Senin (4/5/2026). Yakni dengan agenda utama penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum resmi itu, Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, H. Hosnan, S.IP, M.AP., tampil membacakan hasil evaluasi dan catatan strategis Pansus. Salah satu sorotan paling tajam yakni soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal.
H. Hosnan menegaskan, penurunan belanja modal dalam postur APBD tidak boleh jadi alasan melemahnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya kualitas layanan publik.
“Solusinya jelas. Pemkab harus aktif mengimbangi dengan kebijakan kemitraan swasta dan memprioritaskan proyek yang tepat sasaran,” tegas H. Hosnan di hadapan pimpinan dewan dan eksekutif.
Menurut Pansus, strategi itu penting untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru yang bisa jadi sumber pendongkrak PAD. Tanpa inovasi, dikhawatirkan ruang fiskal daerah makin sempit dan pembangunan stagnan.
H. Hosnan menyebut, meski arah pembangunan Sumenep sudah baik dan indikator makro cukup positif, pemerataan hasil ke wilayah kepulauan tetap jadi pekerjaan rumah besar.
Menutup laporannya, H. Hosnan berharap rekomendasi Pansus tidak berhenti sebagai dokumen. “Ini harus jadi bahan pertimbangan merumuskan kebijakan ke depan. Sinergi DPRD dan Pemkab adalah kunci mewujudkan Sumenep yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumenep dan dihadiri Bupati beserta jajaran Forkopimda. LKPJ sendiri merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah untuk dilaporkan setiap tahun.
Komentar