Tanjung Jabung Barat, –
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung hari ini di seluruh Indonesia kembali menjadi sorotan, terutama terkait insiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tamanraja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Seorang wartawan dilaporkan dilarang mendokumentasikan hasil penghitungan suara oleh oknum Bhabinkamtibmas berinisial Bripda JH, yang bertugas di lokasi tersebut. Rabu (27/11/2024)
Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 05.45 WIB ini hampir berujung pada keributan. Dalam sebuah video yang direkam oleh awak media, terlihat tindakan oknum tersebut yang dinilai menghalangi transparansi dan kebebasan pers. Beberapa pihak menduga adanya upaya untuk melindungi salah satu pasangan calon dalam Pilkada ini.
“Sikap arogansi seperti ini mencederai demokrasi. Wartawan hanya menjalankan tugas meliput, tetapi justru dihalang-halangi, seolah ada sesuatu yang disembunyikan,” ujar salah satu wartawan yang enggan disebut namanya.
Tindakan Bripda JH ini memunculkan pertanyaan besar terkait netralitas Polri dalam pelaksanaan Pilkada. Sebagai institusi negara, Polri seharusnya bersikap netral dan memastikan proses pemilu berjalan dengan aman, jujur, dan transparan.
Pakar demokrasi dan kebijakan publik, Dr. Irwan Pratama, menyebut bahwa transparansi dalam penghitungan suara adalah hak masyarakat. “Larangan mendokumentasikan hasil penghitungan suara bisa menimbulkan kecurigaan publik dan melemahkan kepercayaan terhadap proses pemilu. Polri harus menindak tegas setiap anggota yang tidak netral,” jelasnya.
Masyarakat berharap institusi Polri segera mengambil langkah konkret dengan melakukan investigasi atas kejadian ini. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan kepada oknum yang terbukti bersalah, guna menjaga integritas Pilkada dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Sementara itu, pihak Polri belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Wartawan dan pegiat demokrasi terus menyerukan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Pilkada demi mewujudkan demokrasi yang bersih dan adil.(syah roni)
;;;;;;;
Komentar