SAMPANG (ANGKAT BERITA) Ada pelajaran menarik dari sebagian proyek yang dibiayai negara, selama yang datang mengangguk, semuanya dianggap baik-baik saja, namun, ketika yang datang adalah wartawan dengan beberapa pertanyaan, suasana mendadak berubah, seolah-olah yang sedang diperiksa bukan pekerjaan yang dibiayai APBN, melainkan uang pribadinya.
Begitulah potret yang muncul dari proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Rabasan, Kecamatan Kadungdung, Kabupaten Sampang, seorang jurnalis media Bratapos yang menghubungi Darus selaku pelaksana proyek untuk meminta konfirmasi terkait pelaksanaan pekerjaan mengaku justru menerima respon yang diduga bernada ancaman.
Padahal, yang dibawa wartawan tersebut hanya pertanyaan, bukan surat penyitaan. Bukan pula surat penangkapan.
Mungkin pelaksana lupa, proyek itu bukan dibangun dari hasil menjual sapi, bukan dari uang warisan keluarga, bukan pula dari hasil menggadaikan kebun pribadi, tapi saluran irigasi itu berdiri di atas uang rakyat yang dihimpun melalui pajak, karena itu, rakyat berhak bertanya, dan wartawan hanya menjalankan hak jurnalistik.
Yang mengherankan, pertanyaan yang semestinya dijawab dengan data justru, menurut pengakuan jurnalis Bratapos, dirinya direspon dengan kalimat yang bernada intimidatif, padahal, dalam proyek pemerintah, yang diuji bukan keberanian mengancam, melainkan keberanian mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara.
Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik, Aswin Kheder, menilai apabila dugaan intimidasi tersebut benar terjadi, maka BBWS Brantas tidak boleh menganggapnya sebagai persoalan biasa.
“Jika dugaan intimidasi itu benar, P3-TGAI BBWS Brantas harus segera mengevaluasi, yang dipertaruhkan bukan hanya etika seorang pelaksana proyek, tetapi juga wibawa negara dalam menjaga keterbukaan penggunaan anggaran publik,” kata Aswin. Minggu (19/07)
Menurut dia, respon emosional terhadap pertanyaan wartawan justru memancing kecurigaan yang lebih besar.
“Proyek yang dikerjakan sesuai aturan biasanya tidak takut diperiksa, tidak takut difoto, tidak takut dikonfirmasi, yang diperlukan cukup menunjukkan dokumen, spesifikasi, dan progres pekerjaan, selesai, ketika pertanyaan dibalas dengan dugaan ancaman, publik tentu bertanya, sebenarnya yang sedang dijaga itu kualitas pekerjaan atau hal lain?” ujarnya.
Aswin mengingatkan bahwa pelaksana proyek hanyalah pihak yang diberi amanah mengerjakan pekerjaan negara, bukan pemilik proyek.
“Jangan sampai muncul kesan seolah proyek pemerintah adalah halaman rumah pribadi yang siapa pun dilarang bertanya, APBN bukan rekening pribadi, bukan hasil menjual sapi, dan bukan hasil usaha keluarga, setiap rupiah di dalamnya melekat hak masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan mempertanyakan penggunaannya, semakin alergi terhadap pertanyaan, semakin besar masyarakat untuk bertanya-tanya.”
Hingga berita ini diterbitkan, Darus selaku pelaksana proyek masih diupayakan untuk dikonfirmasi guna memperoleh penjelasan dan hak jawab atas dugaan ancaman tersebut.
Aswin juga meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas tidak cukup hanya menerima laporan administrasi pekerjaan Proyek irigasi tersebut, menurutnya, tim audit bersama Asisten Tenaga Ahli BBWS Brantas Jawa Timur harus turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kualitas pekerjaan, mengukur volume, serta memastikan pelaksanaan proyek benar-benar sesuai spesifikasi teknis.
“Kalau semuanya sudah benar, audit lapangan adalah jawaban paling elegan, transparansi akan mengakhiri spekulasi, sebaliknya, apabila dugaan intimidasi dibiarkan tanpa evaluasi dan pengawasan hanya berhenti di ditengah tengah, masyarakat tentu akan terus bertanya apakah yang dijaga kualitas pekerjaan atau sekadar citra proyek,” tegas Aswin.
Kini, masyarakat menunggu apakah BBWS tersebut memilih menjawab kritik dengan pemeriksaan lapangan yang profesional atau membiarkan berbagai pertanyaan terus menggantung.
Sebab dalam negara demokrasi, yang semestinya membuat gelisah bukan wartawan yang datang membawa pertanyaan, melainkan siapa pun yang merasa terusik ketika diminta menjelaskan bagaimana uang rakyat dibelanjakan.
Komentar