Sampang ( ANGKAT BERITA) – Polemik dugaan mark-up pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang pada APBD 2024 semakin melebar dan menarik.
Selain dugaan permainan harga, temuan terbaru menunjukkan adanya indikasi kolusi terstruktur dalam proses penunjukan langsung (PL) yang dilakukan oleh Dinkes Sampang, Dengan dominasi dua nama PBF dalam kurun waktu Setahun terakhir.
Bahkan sekelas RSUD Ketapang BLUD nya masih dikendalikan pihak lain dan belum mandiri dalam pengelolaan anggaran, Dalam keterangan nya
Salah satu Pegawai Rumahsakit Ketapang membenarkan bahwa rumah sakit Ketapang dalam satu tahun ini di pasok dua pbf tersebut dan harganya pun diatas pbf yang lain.
” Bukan cuma sampean yang tau, para dokter spesialis juga tahu, yang kasihan itu petugas yang di pelayanan” ungkapnya.
Ketika disinggung pembelanjaan obat yang masih dikendalikan Dinkes, padahal sudah BLUD, pegawai RSUD Ketapang tersebut mengatakan bahwasannya dia tidak punya kendali.
” Apa kata Sampang satu kayaknya, kita cuma bawahan, cuma RSMZ yang bisa belanja sendiri” Tutupnya
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem BLUD di Rumah Sakit Ketapang telah diperkenalkan sejak era kepemimpinan H. Slamet Junaidi, kenyataannya pengelolaan dana dan pengadaan barang di rumah Sakit tersebut masih tetap dikendalikan oleh Pihak dinkes.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar, yaitu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam memilih dan menunjuk PT/PBF yang mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa tersebut? Apakah ada pihak yang terlibat dalam mengarahkan penunjukan PT/PBF tertentu, atau bahkan mengondisikan proses tersebut demi kepentingan kelompok tertentu?
Koalisi Aktivis Sampang berharap agar proses PL barang dan jasa pada tahun 2025 bisa lebih terbuka dan diketahui oleh publik, agar praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat bisa segera dihentikan.
Sementara dr. Abdullah Najich bungkam ketika kami minta tanggapannya terkait Dugaan adanya kolusi dalam pengadaan barang dan jasa di tubuh Dinkes Sampang
Komentar