ANGKAT BERITA||Sumenep – Sebuah video klarifikasi yang diunggah akun TikTok AminMaxGym viral di jagat maya setelah menunjukkan upaya seorang Aktivis Lidik Hukum dan HAM bernama Amin untuk menemui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terkait dugaan korupsi proyek pelebaran jalan senilai lebih dari Rp17 miliar.
Dalam video berdurasi beberapa menit itu, Amin – yang juga tergabung dalam Lembaga Lidik Hukum dan HAM Sumenep – menyatakan niatnya untuk mengklarifikasi temuan dugaan penyelewengan dana dalam proyek pelebaran jalan dari Kecamatan Saronggi hingga Kecamatan Lenteng. Nilai proyek disebut mencapai Rp17.137.474.000,00 dan dibiayai oleh dana provinsi. Selasa (22/04)
“Kami datang untuk menemui Kepala Dinas PUTR, saudara Erik, tapi diinformasikan beliau tidak ada di tempat. Anehnya, mobil dinasnya justru terparkir di kantor. Ini menimbulkan dugaan seolah-olah ada yang ditutup-tutupi,” ujar Amin dalam video tersebut.
Lebih lanjut, ia mengaku telah membawa sejumlah data yang menunjukkan adanya potensi kerugian negara. Namun, menurutnya, kehadirannya justru tidak direspons dengan terbuka oleh pihak dinas.
“Kami menduga beliau ada di ruangannya tapi enggan menemui kami. Kami hanya ingin klarifikasi berdasarkan temuan di lapangan, kenapa harus sembunyi?” imbuhnya.
Di akhir video, Amin dan timnya sempat bersitegang dengan seorang pejabat dari PUTR yang belum diketahui namanya. Ketegangan terjadi saat mereka tidak diperkenankan merekam video di dalam kantor.
“Ada apa sampai takut dengan kamera? Jangan intervensi kami dalam menjalankan tugas sebagai kontrol sosial,” kata Amin dengan nada tinggi.
Video tersebut menuai berbagai reaksi dari netizen. Salah satu komentar yang menyita perhatian datang dari akun yuyud_99 yang menulis, “Lagian kalau memang benar dan tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus takut dengan kamera?”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Dinas PUTR Kabupaten Sumenep terkait video dan dugaan yang beredar. Publik pun kini menanti transparansi dan sikap terbuka dari pihak pemerintah daerah untuk menjawab kegelisahan masyarakat.
Komentar