FAMS Geruduk Dinas Pertanian Sumenep: Desak Hapus Kebijakan Tak Pro Petani dan Ungkap Data RDKK

- Redaksi

Kamis, 15 Mei 2025 - 09:43 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sumenep||angkatberita -Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAMS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep pada Selasa (14/05/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka menuntut penghapusan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada petani serta menuntut keterbukaan data dari pihak dinas.

Halili, koordinator lapangan aksi, dalam orasinya menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan yang tidak pro terhadap kesejahteraan petani. Ia menegaskan bahwa Dinas Pertanian harus segera membuka data mengenai jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.

Baca Juga :  Terjadi Banjer bandang melada daerah tanjung pura dan Aceh dapat bantuan donase dari desa mancang 2025

“Dinas Pertanian harus transparan. Kami ingin tahu berapa kelompok tani yang terdaftar dan berapa jumlah kebutuhan RDKK tiap tahun. Jangan sampai ada kelompok tani fiktif dan program yang tidak tepat sasaran,” tegas Halili.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki luas lahan pertanian mencapai 131.308 hektare, terdiri dari 27.283 hektare lahan sawah dan 104.025 hektare non-sawah. Menurutnya, potensi lahan tersebut semestinya cukup untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, sebagaimana visi pemerintah pusat.

“Lahan seluas ini seharusnya menjadi kekuatan bagi Sumenep untuk mandiri secara pangan. Tapi kenyataannya, tak ada dampak signifikan bagi petani. Apakah anggaran hanya dijadikan formalitas program tanpa memperhatikan dampak nyatanya?” kritiknya.

Baca Juga :  Kanit Gakkum Satlantas Polres Sumenep Sambangi Keluarga Korban Dugaan Tabrak Lari

Halili juga menyampaikan kekecewaannya karena Kepala Dinas Pertanian tidak hadir secara langsung menemui massa aksi, melainkan hanya mengirimkan perwakilan. Ia menganggap hal ini sebagai bentuk ketidakseriusan dalam merespons tuntutan.

“Kami akan kembali turun aksi dengan massa yang lebih besar jika Dinas Pertanian tak mampu menjelaskan secara terbuka dan rinci apa saja kebijakan yang telah mereka ambil,” pungkas Halili.(asm)

Berita Terkait

HMI Dorong Evaluasi IPAL 22 Puskesmas di Bangkalan
Abdul Majid, Wartawan Muratara, Raih Top Juara D’Star Dangdut IMTV Competition di Jakarta
Ini Perjalanan Karier Pembalap Internasional M Zidan Keluar Juara Umum Motocross Grasstrack Open 2026 Muratara
Wabup Muratara Buka Ajang Bergensi Tingkat Nasional Super Grasstrack Open 2026 di Sirkuit pratama
Juknis Tunjangan Guru Dirombak, Pencairan Kini Lebih Cepat Mulai April 2026
Dugaan Mark Up Sapi Bantuan Rp7,5 M Mengemuka, Publik Desak Polda Aceh Turun Tangan
Dana Sapi Meugang Rp 7,5 Miliar di Aceh Timur Disorot, APH Didesak Selidiki
Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Jadi Sorotan: Nana Thama dan Tim Investigasi AWPI Tegas Minta Aparat Hukum Bongkar Pengadaan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 16:38 WIB

HMI Dorong Evaluasi IPAL 22 Puskesmas di Bangkalan

Senin, 20 Juli 2026 - 10:16 WIB

Abdul Majid, Wartawan Muratara, Raih Top Juara D’Star Dangdut IMTV Competition di Jakarta

Minggu, 24 Mei 2026 - 22:17 WIB

Ini Perjalanan Karier Pembalap Internasional M Zidan Keluar Juara Umum Motocross Grasstrack Open 2026 Muratara

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:37 WIB

Wabup Muratara Buka Ajang Bergensi Tingkat Nasional Super Grasstrack Open 2026 di Sirkuit pratama

Rabu, 15 April 2026 - 04:54 WIB

Juknis Tunjangan Guru Dirombak, Pencairan Kini Lebih Cepat Mulai April 2026

Berita Terbaru