PAMEKASAN (ANGKAT BERITA) Forum Mahasiswa Pantura (FORMATUR) memastikan akan menggelar demonstrasi jilid III dengan mengerahkan sedikitnya 400 massa ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan pada Kamis (16/7/2026) aksi besar tersebut diklaim sebagai puncak kekecewaan mahasiswa terhadap belum adanya kepastian pengisian ratusan jabatan kosong di lingkungan Pemkab.
Ketua FORMATUR, Mahendra, menegaskan aksi kali ini tidak lagi sebatas menyampaikan aspirasi, menurutnya, mahasiswa akan memberikan tekanan lebih besar apabila Pemkab tetap tidak menunjukkan langkah konkret.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan tuntutan, mulai audiensi hingga aksi jilid I dan II sampai hari ini tidak ada kepastian karena itu, pada Kamis kami turunkan 400 massa, jika tetap diabaikan, aksi akan kami eskalasi,” tegas Mahendra, Selasa (14/7/2026).
FORMATUR menilai Pemkab Pamekasan membiarkan krisis jabatan berlarut-larut, berdasarkan data yang mereka himpun, sedikitnya terdapat 9 jabatan pimpinan OPD, Direktur RSUD, 12 Kepala Puskesmas, dan 117 Kepala Sekolah yang hingga kini belum diisi pejabat definitif.
Mahendra menilai kondisi tersebut membuat roda birokrasi berjalan tidak normal karena banyak jabatan hanya diisi Pelaksana Tugas (Plt).
“Dalam satu rapat, satu orang bisa mewakili beberapa jabatan sekaligus, ini menunjukkan birokrasi sedang tidak sehat, pemerintahan tidak boleh terus dijalankan dengan sistem serba Plt,” ujarnya.
FORMATUR juga mempertanyakan lambannya proses pengisian jabatan definitif, menurut Mahendra, kondisi itu berpotensi menghambat sistem merit ASN dan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan demonstrasi jilid III akan menjadi peringatan keras bagi Pemkab Pamekasan.
“Jangan anggap remeh aksi ini, jika setelah demonstrasi jilid III masih tidak ada ketegasan, kami siap meningkatkan gelombang perlawanan dengan massa yang lebih besar, kami tidak akan berhenti sebelum ada kepastian penyelesaian jabatan kosong,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, termasuk Sekretaris Daerah selaku Ketua Baperjakat, belum memberikan tanggapan terkait tuntutan FORMATUR.
Komentar