Sampang ( ANGKAT BERITA) – Polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Batuporo Timur 1, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, terus menuai sorotan. Sabtu (24/01)
Dugaan klaim ganda penerima MBG dinilai sebagai persoalan serius yang harus dituntaskan secara menyeluruh melalui audit dan penghentian sementara operasional.
Berdasarkan temuan di lapangan, murid yang secara administrasi tercatat sebagai penerima MBG di SDN Batuporo Timur 1 diketahui secara faktual menjalani proses belajar mengajar di madrasah ibtidaiyah (MI) setempat, kondisi tersebut memunculkan dugaan klaim tidak sah dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Media telah berupaya mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Ketua Satgas MBG Kabupaten Sampang, KH Ahmad Mahfudz yang juga Wakil Bupati Sampang dan akrab disapa Ra Wabub, namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Polemik ini muncul setelah beredarnya video pernyataan Kepala SPPG Kecamatan Kedungdung bersama kepala sekolah, yang bersikukuh bahwa realisasi MBG SPPG Savina Syafira Batuporo Barat, di bawah naungan Yayasan Oofy Nusantara Adikarya, telah dilaksanakan sesuai ketentuan, pernyataan tersebut disampaikan meskipun Dinas Pendidikan setempat menyatakan murid SDN Batuporo Timur 1 hanya masuk sekolah pada hari Jumat.
Pemerhati kebijakan publik Agus Sugito menilai alasan tersebut tidak lebih dari upaya pembenaran yang tidak selaras dengan fakta lapangan.
“Ini bukan klarifikasi, ini pembenaran, ketika dinas pendidikan menyatakan murid hanya masuk hari Jumat dan kepala sekolah mengiyakan, lalu MBG tetap berjalan, maka ada yang tidak jujur dalam pelaksanaannya,” ujar Agus.
Ia menegaskan, secara logika sederhana, pelaksanaan MBG tersebut tidak masuk akal.
“Kalau murid hanya masuk hari Jumat, lalu dari Senin sampai Kamis MBG itu dimakan oleh siapa? Ini pertanyaan paling mendasar,” katanya.
Menurut Agus, kondisi tersebut mustahil tidak diketahui oleh pihak sekolah maupun pengelola MBG, ia menilai pelaksanaan program tetap berjalan meski murid tidak berada di sekolah menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan.
“Pihak sekolah tahu, SPPG tahu, dan pelaksana MBG pasti tahu, tapi kegiatan tetap dijalankan, ini yang harus dijelaskan ke publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika MBG tetap diproduksi dan diklaim saat murid tidak berada di sekolah, maka validitas penerima dan penggunaan anggaran patut dipertanyakan.
“Kalau murid tidak ada tapi laporan tetap berjalan, berarti ada klaim yang tidak sesuai kondisi nyata. Ini tidak bisa ditutup dengan alasan administrasi,” tegasnya.
Agus menilai polemik tersebut harus dituntaskan secara terbuka. Ia mendorong agar SPPG Savina Syafira Batuporo Barat ditutup sementara hingga proses audit data penerima dan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) selesai dilakukan.
“Kalau audit belum selesai, jangan dulu beroperasi, penutupan sementara itu penting untuk efek jera dan agar semua pihak lebih berhati-hati menjalankan program prioritas Presiden Prabowo,” katanya.
Ia mengingatkan, pembiaran terhadap kasus ini justru akan merusak fungsi Satgas MBG di daerah.
“Kalau ini dibiarkan, Satgas tidak berguna, dan dampaknya, semua pengelola MBG di Kabupaten Sampang akan merasa bisa bertindak semena-mena,” ujarnya.
Selain Satgas MBG, Agus juga menyoroti peran aparat kewilayahan yang dinilai tidak tampak dalam pengawasan program strategis nasional tersebut.
“Ini program prioritas Presiden Prabowo. Seharusnya Koramil, Babinsa, dan unsur intel yang dipercaya negara ikut mengawasi,” katanya.
Menurutnya, aparat kewilayahan memiliki peran strategis dalam memastikan program negara berjalan sesuai fakta lapangan.
“Koramil ada di desa, Babinsa ada di lapangan, intel punya jaringan informasi. Kalau murid tidak ada di sekolah dari Senin sampai Kamis, masa tidak ada yang tahu?” ucap Agus.
Ia menilai, lemahnya pengawasan lintas sektor membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.
“Kalau ini luput dari pengawasan Koramil dan intel, ada dua kemungkinan: tidak bekerja atau sengaja membiarkan. Dua-duanya sama-sama berbahaya,” tegasnya.
Agus menutup dengan menegaskan bahwa persoalan MBG di Batuporo harus diselesaikan secara tuntas demi menjaga kredibilitas program nasional.
“Ini bukan hanya soal SPPG atau sekolah, ini menyangkut wajah negara di mata rakyat, kalau pengawasan lemah, program sebaik apa pun bisa disalahgunakan,” pungkasnya.
Komentar