Aceh Timur/angkatberita.id – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak antikritik. Menurut dia, kritik justru menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, sepanjang disampaikan secara konstruktif dan disertai solusi.
Pernyataan itu disampaikan Al-Farlaky saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Peran Media dalam Pembangunan Aceh Timur” yang digelar Gabungan Wartawan Aceh Timur (GaWAT) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di Hotel Royal Idi, Rabu, 29 Juli 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 150 jurnalis dari berbagai organisasi profesi dan platform media yang bertugas di Aceh Timur. Forum itu menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan insan pers untuk membahas berbagai persoalan pembangunan sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dan media.
“Saya bukan orang yang antikritik. Kritik yang konstruktif justru kami butuhkan sebagai bahan evaluasi. Yang harus dibedakan adalah kritik dengan fitnah atau caci maki. Kritik yang baik adalah kritik yang memberikan solusi sehingga menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” kata Al-Farlaky.
Dalam sambutannya, Al-Farlaky mengapresiasi peran wartawan yang setiap hari berada di lapangan dan memiliki akses terhadap berbagai persoalan masyarakat hingga ke pelosok desa. Menurut dia, informasi yang diperoleh media sering kali menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
“Melalui forum ini kami ingin mendengar langsung pandangan, kritik, dan masukan dari teman-teman jurnalis. Banyak hal yang mungkin tidak sempat kami lihat di lapangan, tetapi wartawan mengetahuinya. Informasi seperti itu sangat penting bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.
Al-Farlaky mengatakan pembangunan daerah tidak dapat dijalankan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa yang berperan menyampaikan informasi secara akurat, mengedukasi masyarakat, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan publik.
Mantan wartawan Harian Serambi Indonesia itu juga menepis anggapan bahwa pemerintah membedakan perlakuan terhadap wartawan di Aceh Timur. Menurut dia, seluruh insan pers memiliki posisi yang sama sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Kami tidak pernah membeda-bedakan wartawan. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah milik seluruh masyarakat, bukan milik seorang bupati. Karena itu mari membangun daerah ini bersama-sama melalui komunikasi yang terbuka,” katanya.
Setelah membuka FGD, Al-Farlaky berdialog langsung dengan para peserta. Sejumlah wartawan menyampaikan kritik, masukan, dan usulan terkait pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga keterbukaan informasi.
Al-Farlaky mengatakan seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Semua masukan ini adalah vitamin bagi kami untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Saya berharap forum seperti ini terus dilakukan agar komunikasi antara pemerintah dan media tetap terjalin dengan baik,” ujarnya.
FGD yang digagas GaWAT itu menjadi salah satu forum komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers di Aceh Timur untuk memperkuat peran media dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang berimbang, kritis, dan edukatif.
Komentar