PAMEKASAN (ANGKAT BERITA) — Gelombang protes terkait lambatnya reformasi birokrasi di Kabupaten Pamekasan kembali memuncak.
Massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) menggelar aksi unjuk rasa jilid II di halaman Kantor Pemkab Pamekasan, Rabu (08/07) menyusul mandeknya penataan kelembagaan di bawah kepemimpinan Bupati Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto.
Formatur menilai, jalannya roda pemerintahan selama satu setengah tahun terakhir bak berjalan di tempat, penyebab utamanya, puluhan posisi strategis pelayanan publik dibiarkan kosong dan hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
“Ini bukan lagi sekedar masalah administrasi biasa, oenundaan yang berlarut-larut ini diduga kuat sebagai bentuk upaya sabotase terselubung terhadap jalannya pemerintahan dari dalam sektor tata kelola itu sendiri,” tegas Koordinator Lapangan Aksi, Hendra, di tengah massa aksi.
Berdasarkan data yang dihimpun Formatur, “kekosongan” kepemimpinan definitif di tubuh Pemkab Pamekasan sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan.
Saat ini terdapat 9 OPD, 1 Direktur RSUD, 12 Kepala Puskesmas, hingga 117 Kepala Sekolah yang status hukum kepemimpinannya masih mengambang sebagai Plt.
Kondisi ini, menurut Hendra, menyulut kecurigaan publik yang sangat beralasan, Formatur secara blak-blakan mengendus adanya aroma tidak sedap di lingkaran dalam kekuasaan.
“Kami menggunakan logika, ketika rotasi mutasi tidak dilakukan berkala dan terkesan diulur, muncul spekulasi liar, kami menduga lambannya reformasi birokrasi ini terjadi karena adanya praktek pungutan hingga jual-beli jabatan yang melibatkan orang-orang terdekat Bupati,” cecar Hendra.
Menghadapi tudingan tajam tersebut, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman langsung pasang badan, ia berdalih bahwa lambatnya pengisian jabatan definitif ini murni karena kendala teknis operasional, bukan karena kesengajaan, apalagi motif transaksional.
Kholilurrahman memastikan gerbong mutasi akan mulai bergerak pada Juli ini, namun tidak dilakukan secara serentak (kolektif), melainkan menggunakan skema parsial.
Target Juli–Agustus, sebanyak 30 hingga 50 pejabat dijadwalkan akan dilantik secara bertahap hingga akhir Agustus.
“Kalau kolektif, sekian ratus kursi diisi semua, nanti saling tunggu karena yang pensiun bersusulan, satu dicopot, yang lain harus bergerak, itu memakan waktu,” sanggah Bupati.
Terkait tuduhan miring mengenai adanya mahar jabatan yang menyeret lingkaran dekatnya, Kholilurrahman meresponsnya dengan nada menantang, ia menegaskan tidak akan menoleransi praktik pungli dan meminta pihak yang memiliki bukti untuk langsung melompati birokrasi daerah.
“Tanpa mahar itu jelas! Makanya, ketika ada orang menarik mahar, jangan laporkan ke saya, langsung ke KPK saja,” tantang Kholilurrahman menyudahi.
Meski jalannya aksi jilid II ini sempat memanaskan tensi politik lokal, Bupati Pamekasan menyatakan tetap mengapresiasi kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Komentar