SAMPANG (ANGKAT BERITA) Kondisi RSUD Ketapang Kabupaten Sampang kembali menjadi perhatian publik, di tengah menurunnya pendapatan rumah sakit, keterbatasan pelayanan, hingga berbagai persoalan yang berulang kali menjadi sorotan, muncul pertanyaan besar mengenai efektivitas tata kelola rumah sakit yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pemerhati kebijakan publik, Agus Sugito, menilai sudah saatnya Pemerintah Kabupaten yaitu Bupati Sampang melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan RSUD Ketapang.
“Kalau dalam beberapa tahun terakhir persoalan terus bermunculan, tentu yang harus dievaluasi bukan hanya hasil akhirnya, tetapi sistem tata kelolanya.
Jangan sampai status BLUD hanya menjadi formalitas tanpa memberikan ruang bagi manajemen untuk bekerja secara profesional,” ujarnya.
Menurut Agus, konsep BLUD dibentuk agar rumah sakit memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan pelayanan, dan mengambil keputusan secara cepat demi kepentingan masyarakat.
Namun, ia menilai tujuan tersebut perlu dievaluasi apakah benar-benar telah berjalan di RSUD Ketapang.
“Yang harus dijawab adalah apakah manajemen sudah memiliki keleluasaan menjalankan fungsi BLUD sesuai aturan, atau justru masih menghadapi hambatan yang membuat rumah sakit sulit berkembang, pertanyaan itu penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya Sabtu
Agus juga menyoroti kondisi keuangan RSUD Ketapang yang belakangan menjadi perhatian publik, menurutnya, penurunan pendapatan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
“Rumah sakit tidak akan sehat jika tata kelolanya tidak sehat, ketika pendapatan menurun dan persoalan terus berulang, sudah seharusnya dilakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekedar mencari solusi jangka pendek,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan audit kinerja dan tata kelola secara independen agar publik mengetahui akar persoalan yang sebenarnya.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan saling menyalahkan, tetapi keberanian membuka fakta, jika memang ada hambatan dalam tata kelola, benahi, jika ada kebijakan yang tidak efektif, ubah, jangan biarkan RSUD Ketapang terus berjalan dengan persoalan yang sama setiap tahun,” ujar Agus.
Agus menegaskan, keberhasilan sebuah rumah sakit daerah tidak hanya diukur dari status BLUD, tetapi dari kemampuan memberikan pelayanan yang berkualitas, menjaga kondisi keuangan tetap sehat, serta menjalankan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Sudah waktunya RSUD Ketapang dibenahi secara menyeluruh, masyarakat membutuhkan rumah sakit yang kuat, mandiri, dan profesional, bukan rumah sakit yang terus dibayangi persoalan tanpa penyelesaian yang jelas,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari manajemen RSUD Ketapang mengenai pandangan tersebut, pemerintah Kabupaten Sampang juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah evaluasi terhadap tata kelola rumah sakit tersebut.
Komentar