BLITAR (ANGKAT BERITA) Sekitar 50 orang yang tergabung dalam Lembaga 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar pada Kamis (6/8/2026) pukul 10.00 WIB. Audiensi tersebut membawa sejumlah tuntutan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), serta dampak polusi udara akibat aktivitas angkutan tambang pasir.
Namun, audiensi belum menghasilkan pembahasan yang optimal lantaran Bupati Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar tidak dapat hadir. Pemerintah Kabupaten Blitar diwakili oleh Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas PUPR, dan Staf Ahli Bupati, sedangkan ketidakhadiran pimpinan daerah tersebut disebabkan agenda resmi peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-702.
Ketua Umum Lembaga 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera”, Rahmat Putra Perdana (Mas Dana), menegaskan bahwa pihaknya menghormati agenda pemerintahan daerah. Namun demikian, menurutnya, substansi tuntutan masyarakat memerlukan pembahasan langsung bersama kepala daerah sebagai pengambil kebijakan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang jelas dan memiliki kepastian tindak lanjut.
“Kami meminta agar audiensi ini dijadwalkan ulang dengan menghadirkan Bupati Blitar. Persoalan yang kami sampaikan merupakan aspirasi masyarakat yang membutuhkan keputusan nyata. Kondisi jalan di berbagai kecamatan saat ini sangat memprihatinkan dan harus segera mendapatkan perhatian,” ujar Mas Dana.
Dalam audiensi tersebut, Lembaga 212 menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya kerusakan jalan di berbagai wilayah Kabupaten Blitar yang dinilai membahayakan pengguna jalan, minimnya Penerangan Jalan Umum pada sejumlah ruas jalan, serta polusi debu yang diduga berasal dari aktivitas kendaraan pengangkut material tambang pasir yang dikeluhkan warga karena berdampak terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan.
Tokoh masyarakat Kabupaten Blitar, Nur Rohim, juga berharap Pemerintah Kabupaten Blitar segera menjadwalkan audiensi lanjutan agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara menyeluruh.
“Kami berharap pemerintah segera menentukan jadwal audiensi ulang sehingga masyarakat memperoleh kepastian. Komunikasi yang baik sangat penting agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kabupaten Blitar,” katanya.
Sementara itu, Kabid Humas DPP Lembaga 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera”, Robet Avandi, mengusulkan agar audiensi lanjutan dapat dilaksanakan pada Senin, 10 Agustus 2026, mengingat rangkaian utama peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar diperkirakan telah selesai sehingga diharapkan seluruh pemangku kebijakan dapat hadir secara langsung.
“Kami berharap pada Senin mendatang audiensi dapat terlaksana dengan kehadiran Bupati beserta jajaran terkait sehingga seluruh tuntutan masyarakat dapat dibahas dan menghasilkan solusi yang konkret,” ungkap Robet Avandi.
Audiensi berlangsung sekitar 1 jam 30 menit dalam suasana tertib, aman, dan kondusif. Seluruh peserta menyampaikan aspirasi secara terbuka, sementara perwakilan pemerintah menerima masukan yang disampaikan selama forum berlangsung.
Lembaga 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” berharap pemerintah daerah segera menetapkan jadwal audiensi lanjutan sebagai bentuk komitmen membangun komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur dan lingkungan yang menjadi kebutuhan mendesak warga Kabupaten Blitar.(Kik)
Komentar