PAMEKASAN (ANGKAT BERITA) – Upaya menggiring polemik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangorayan ke persoalan miskomunikasi menu dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan fakta dan keluhan yang muncul di lapangan.
Pasalnya, sorotan publik kini tidak hanya tertuju pada menu kebab yang sempat menuai kontroversi, tetapi juga merambah dugaan adanya buah yang tidak layak konsumsi, dugaan intimidasi terhadap guru, hingga pertanyaan mengenai kualitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, Pusat Penelitian dan Pengaduan MBG Madura (P3MBG Madura) menyebut polemik yang terjadi lebih disebabkan minimnya sosialisasi menu kepada penerima manfaat, namun penjelasan tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.
Sebab yang dipertanyakan publik bukan lagi apakah kebab tersebut basi atau tidak, melainkan apakah seluruh makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar kualitas dan kelayakan yang semestinya diterima siswa.
Belakangan bahkan muncul informasi adanya buah yang diduga dalam kondisi tidak layak konsumsi saat didistribusikan kepada siswa, informasi tersebut menambah panjang daftar pertanyaan yang hingga kini belum terjawab secara terbuka.
Aktivis Lingkar Melati Bersatu (LMB), Zainal Erdogan, menegaskan bahwa polemik yang terjadi tidak boleh disederhanakan hanya menjadi perdebatan soal menu.
“Jangan terus menggiring opini seolah-olah persoalan ini hanya soal kebab, yang dipertanyakan masyarakat sekarang adalah kualitas layanan secara keseluruhan, kalau benar ada buah yang tidak layak konsumsi, kalau benar ada pihak yang merasa ditekan setelah menyampaikan kritik, maka ini bukan lagi persoalan menu, tetapi persoalan pengawasan dan tanggung jawab penyelenggara program,” tegas Zainal.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menggunakan anggaran negara sehingga pelaksanaannya harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik.
“Anggarannya bukan kecil, karena itu masyarakat berhak bertanya dan berhak mengawasi, jangan sampai kritik dijawab dengan klarifikasi sepihak, sementara fakta di lapangan tidak pernah dibuka secara terang, kalau memang semuanya sesuai standar, termasuk IPAL Dan Sertifikat Higienisnya maka tunjukkan melalui sidak dan pemeriksaan terbuka,” katanya.
Zainal juga mendesak Satgas MBG Kabupaten Pamekasan untuk segera turun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional SPPG Pangorayan.
“Kami menunggu Satgas turun langsung bersama, periksa kualitas makanan, buah yang dibagikan, fasilitas dapur, pengelolaan limbah, hingga dugaan intimidasi yang selama ini menjadi perbincangan, publik tidak butuh narasi, pblik butuh fakta,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika seluruh tudingan yang berkembang tidak terbukti, maka hasil pemeriksaan harus diumumkan secara transparan kepada masyarakat, namun jika ditemukan pelanggaran, evaluasi dan tindakan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Kalau uang negara yang dipakai, maka tidak ada ruang untuk anti kritik, yang harus diuji bukan keberanian masyarakat mengkritik, tetapi keberanian pengelola membuka fakta di hadapan publik,” tandasnya. Minggu (21/06)
Kini perhatian publik tertuju pada langkah Satgas MBG Kabupaten Pamekasan yang sebelumnya menyatakan siap melakukan sidak ke SPPG Pangorayan.
Sidak tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk menjawab berbagai dugaan yang berkembang, mulai dari polemik menu, kualitas bahan pangan, dugaan buah tidak layak konsumsi, hingga isu intimidasi yang menyeret nama SPPG Pangorayan dalam beberapa pekan terakhir.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekedar nama sebuah dapur MBG, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dibiayai oleh uang negara dan diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Komentar