PAMEKASAN (ANGKAT BERITA) Banyaknya jabatan strategis yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai memunculkan pertanyaan serius terkait kepastian penataan birokrasi, di tengah tuntutan percepatan pelayanan publik dan pembangunan daerah, sejumlah OPD justru masih berjalan tanpa pimpinan definitif.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Barisan Masyarakat Merdeka (BMM), Suja’i, menurutnya, jabatan Plt sejatinya merupakan solusi sementara untuk mengisi kekosongan jabatan, bukan kondisi yang terus dipertahankan tanpa kejelasan.
Sejumlah OPD yang hingga kini masih dipimpin Plt di antaranya Dinas PUPR, DPRKP, BKPSDM, DPMPTSP, DKPP, Dishub, BPBD, Bapperida, Inspektorat, hingga RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo.
Menurut Suja’i, semakin lama jabatan-jabatan strategis tersebut tidak diisi secara definitif, semakin besar pula masyarakat bertanya mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola birokrasi yang profesional dan akuntabel.
“Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, karena yang kosong ini bukan jabatan biasa, melainkan OPD yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik, pembangunan, investasi, kepegawaian hingga pengawasan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah semestinya memberikan penjelasan terbuka terkait alasan belum dilakukannya pengisian pejabat definitif, sebab, ketidakjelasan yang berlangsung berkepanjangan hanya akan melahirkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada publik, kalau prosesnya sedang berjalan, jelaskan tahapannya, yang tidak boleh adalah membiarkan kondisi ini terus berlangsung tanpa kepastian,” tegasnya. Senin (15/06)
Sorotan ini bukan tanpa alasan, sebab, keberadaan pejabat definitif dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan program, kepastian pengambilan keputusan, serta tanggung jawab penuh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
Semakin banyak jabatan strategis yang dipimpin Plt, semakin menguat pula pertanyaan publik mengenai arah kebijakan penataan birokrasi di Kabupaten Pamekasan, terlebih hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang memadai terkait kapan kekosongan jabatan-jabatan tersebut akan diakhiri.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufik, telah dilakukan wartawan melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan terkait substansi pertanyaan mengenai alasan masih banyaknya jabatan strategis OPD yang dijabat pelaksana tugas (Plt) maupun kepastian waktu pengisian pejabat definitif.
Pesan yang dikirim wartawan hanya mendapat balasan singkat dari Taufik berupa ucapan salam dan pertanyaan mengenai identitas pengirim.
Belum adanya penjelasan resmi dari pemerintah daerah terkait banyaknya jabatan OPD yang masih diisi Plt semakin memperkuat tuntutan agar Pemkab Pamekasan segera memberikan kepastian mengenai arah penataan birokrasi.
Sebab yang dipertanyakan publik bukan sekedar kekosongan jabatan, melainkan kapan posisi-posisi strategis tersebut akan diisi pejabat definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan.
Komentar