Mesuji Lampung (ANGKAT BERITA) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (SD Negeri 12 Simpang Pematang) Sumber Dana: APBN 2025 Nilai Kontrak: Rp 1.355.381.120 Bantuan Pemerintah Revitalisasi SDN 12 Simpang Pematang Rawan Dikorupsi. Material tidak sesuai SNI. Kepala sekolah (Kiswadi) sangat tertutup saat ditanya siapa pelaksana/pelanggung jawab. Potensi Penyimpangan Material Non SNI Bisa berupa baja ringan ketebalan di bawah 0,75 mm, besi tulangan Ø 6 inci (15 cm) padahal RAB sebut Ø 13 mm, atau beton mutu rendah (K‑175 vs K‑225).
Kurang nya Transparansi Kepala sekolah yang tidak mau memberi informasi, besar kemungkinan ada hal yang ditutupi dari Publik maupun awak media yang sedang meliput kegiatan tersebut. Ini menunjukan adanya kejagngalan, dimana dalam penggunaan Uang Negara yang harus transparan dan kualitas baik dalam sebuah pembangunan yanh bersumber dari uang Negara satu rupiah pun harus digunakan sebaik baiknya
demi menujang fasilitas dunia Pendidikan yang layak bagi anak murid lebih nyaman untuk belajar. Selaian itu pihak pengawas Pengawasan juga dianggap Lemah.Seharus nya pihak Konsultan pengawas atau dinas harus secara berkala melakukan uji mutu material di lapangan. Agar tidak terjadi buruk dikemukakan hari.
Ada beberpa contoh material yang sudah dambil di lapangan guna memastikan apakah matrial yang terpasang sudah sesuai dengan Anggran RP. 1.355.381. 120. Baik sampel besi maapun sisa baja ringan , apakah ketebalan sudah sesuai standar yang di harapkan.
Kami dari awak media menemukan beberapa pengerjaan yang diduga tidak sesuai Spek dan asal-asalan j dalam pengerjaan, dari mulai pengerjaan Pondasi tidak menggunakan lantai yang terlihat tidak di berikan adukan semen terlebih dahulu sebelum di pasang batu. Dan ini dikawatirkan pondasi tidak kokoh,termasuk kolom besi yang berjarak tidak beraturan dari mulai 15-20 cm.
Kemudian kami dari Awak Media konfirmasi kepada salah team panitia di lapangan dia mengatakan ia mas saya betul ditunjuk menjadi ketua panitia pelaksana dilapangan, tapi saya sudah mengundurkan diri jadi sekarang tidak ada ketua panitia semua nya di kelola oleh kepala sekolah dan bendahara ucapnya. Dengan ada rasa ketakutan bahkan oknum panitia tersebut mintak kepada kami awak.media untuk merahaisakan namanya.
Di tempat terpisah datang tanggapan dari LPK-GPI Provinsi Lampung yang sangat menyayangkan bilamana ini benar terjadi dilapangan, tentunya ini akan menjadi perhatian khusus kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat kami juga akan mengumpulkan semua temuan di bawah ,” Ujar Ketua Umum LPK-GPI kepada awak.media .
Masih lanjut Ketua Umum LPK-GPI. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan para pihak , khsusunya KKajati Lampung yang masih gencar-gencarnya untuk mengungkap dalam segi apapun yang menyalahkan gunakan Uang Negara, “Tegas Ketua Umum LPK-GPI.
Redaksi//
Angatberita.id
Kaprwil jawa timur
Komentar