ARTIKEL|| ANGKAT BERITA -Kabupaten Sampang sebagai bagian dari Pulau Madura memiliki potensi besar untuk berkembang jika dipimpin dengan komitmen dan visi yang jelas. Namun, penilaian terhadap kinerja dua tokoh kunci pemerintahan, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) dan Penjabat (Pj) Bupati, menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat. Bukannya menjadi motor penggerak pembangunan, keduanya dinilai lebih fokus pada kepentingan pribadi dan mengabaikan kebutuhan masyarakat luas.
Sekda: Tidak Responsif dan Mengabaikan Masukan
Sebagai pemimpin administratif, Sekda Kabupaten Sampang memegang peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, kinerjanya kerap menuai kritik karena dianggap tidak responsif dan cenderung mengabaikan masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Sikap ini bahkan membuat Sekda terkesan “berlagak pilon,” seolah tidak memahami permasalahan yang dihadapi daerah ini.
Beberapa persoalan yang mencuat terkait kinerja Sekda meliputi:
Tidak Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat
Banyak laporan dan masukan dari masyarakat yang tidak direspon dengan baik oleh Sekda. Sikap ini mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap suara rakyat, yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Minimnya Inovasi dalam Pelayanan Publik
Pelayanan publik di Sampang masih jauh dari harapan. Tidak ada terobosan yang signifikan dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Pendekatan berbasis teknologi juga hampir tidak terlihat.
Pengelolaan Anggaran yang Tidak Efektif
Pengelolaan keuangan daerah kerap menjadi sorotan karena kurangnya transparansi dan efisiensi. Proyek mangkrak dan alokasi anggaran yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat menjadi bukti nyata lemahnya manajemen di bawah Sekda.
Mengabaikan Kebutuhan Pembangunan Prioritas
Masalah mendasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi PR besar yang seolah tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, proyek pendidikan dan kesehatan bermasalah, bahkan melanggar kontrak.
Pj Bupati: Kepemimpinan yang Tertutup dan Egoistis
Sementara itu, Pj Bupati Kabupaten Sampang juga mendapat kritik keras karena gaya kepemimpinannya yang dinilai tertutup dan tidak berpihak pada rakyat, sering menghindari Jika ada audensi, Tuduhan bahwa ia lebih sibuk “membangun perut sendiri” dibandingkan membangun daerah menjadi refleksi dari kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.
Beberapa sorotan utama terkait Pj Bupati meliputi:
Sikap Tertutup terhadap Kritik dan Masukan
Pj Bupati cenderung menutup diri dari aspirasi masyarakat dan tidak menunjukkan keterbukaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sikap ini memperlihatkan kurangnya niat untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan.
Tidak Ada Gebrakan untuk Perubahan
Selama masa kepemimpinannya, Pj Bupati tidak menunjukkan langkah-langkah konkret yang mampu mempercepat pembangunan daerah. Ketidakmampuannya untuk membuat kebijakan yang berdampak besar menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.
Fokus pada Kepentingan Pribadi
Kritik bahwa kepemimpinannya lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kebutuhan rakyat menjadi salah satu isu yang paling mencoreng citranya. Hal ini semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Harapan untuk Perbaikan
Meski situasi ini mengecewakan, masyarakat Kabupaten Sampang masih memiliki harapan agar pemerintah daerah segera melakukan perubahan. Beberapa langkah yang perlu diambil adalah:
Keterbukaan dan Respons terhadap Masukan
Sekda dan Pj Bupati harus lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Mereka harus menunjukkan sikap yang responsif dan tidak mengabaikan kebutuhan rakyat.
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Fokus pada Pembangunan Prioritas
Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,
Komitmen pada Kepentingan Publik
Pemimpin daerah harus membuktikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Sikap ini harus tercermin dalam kebijakan yang berorientasi pada hasil nyata.
Kesimpulan
Kinerja Sekda dan Pj Bupati Kabupaten Sampang saat ini menjadi cermin kegagalan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya. Sikap tidak responsif, mengabaikan masukan masyarakat, dan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi hanya akan memperburuk kondisi daerah.
Jika kedua tokoh ini tidak segera memperbaiki kinerja mereka, maka sejarah akan mencatat mereka sebagai pemimpin yang gagal. Kabupaten Sampang membutuhkan pemimpin yang visioner, responsif, dan memiliki komitmen kuat untuk membangun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Tanpa perubahan yang nyata, harapan untuk melihat Sampang maju hanya akan menjadi angan-angan belaka.
Komentar