SAMPANG, angkatberita.id – Polemik dugaan pungutan liar di MI Mambaul Ulum Sumber Numi, Dusun Poreh Oloh, Desa Poreh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, terus bergulir panas.
Setelah pemberitaan media mengungkap adanya sumbangan drum band Rp10 ribu/bulan yang tak jelas penggunaannya, ditambah pungutan cat Rp20 ribu dan Rp3 ribu per siswa, pihak sekolah justru muncul dengan “counter berita” yang membantah tuduhan tersebut.
Dalam klarifikasi versi mereka, perwakilan wali murid mengklaim semua iuran murni hasil kesepakatan orang tua dan bersifat sukarela, namun, keterangan ini justru memicu tanda tanya di kalangan warga dan pemerhati pendidikan, mengingat fakta di lapangan menunjukkan jumlah iuran yang sudah dipatok dan batas waktu pembayaran yang ditentukan.
Ketua Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), Ahmad, menegaskan pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan pungli di MI Mambaul Ulum, termasuk indikasi penyalahgunaan dana BOS.
“GASI akan menyoroti bukan hanya soal pungutan yang dibungkus istilah sumbangan, tapi juga transparansi dana BOS, kami sudah pegang data dan akan kita sampaikan di hadapan penegak hukum,” tegas Ahmad, Jumat (09/08/2025).
Ahmad menilai, langkah pihak sekolah yang buru-buru melakukan klarifikasi dan menggalang pernyataan pembelaan dari wali murid justru terkesan sebagai upaya mencari pembenaran.
“Kalau memang tidak merasa bersalah, buktikan saja di proses hukum. Jangan hanya membuat klarifikasi sepihak yang bisa saja dipengaruhi faktor internal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, aturan jelas melarang pungutan yang menentukan jumlah dan waktu pembayaran, apalagi jika dilakukan secara berulang tanpa laporan pertanggungjawaban yang transparan.
“Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag itu jelas. Kalau sumbangan harus sukarela, tidak boleh mematok nominal, tidak boleh memaksa, dan tidak boleh menentukan waktu,” tegasnya.
GASI, lanjut Ahmad, siap mengawal kasus ini sampai tuntas, ia meminta Kementerian Agama Kabupaten Sampang tidak tinggal diam, serta mendorong aparat penegak hukum memeriksa seluruh aliran dana, termasuk BOS dan sumbangan wali murid.
“Ini menyangkut marwah pendidikan. Kalau ada oknum yang menjadikan sekolah sebagai lahan pungutan, harus diusut tuntas,” pungkasnya.
Komentar