SAMPANG (ANGKATBERITA.ID) — Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yayasan Babur Rizki di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, belum juga mereda.
Setelah sebelumnya menu makanan yang dibagikan kepada siswa disorot karena dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran, kini muncul kritik baru dari sejumlah wali murid.
Kritik tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai kegiatan buka puasa bersama antara pihak Yayasan Babur Rizki dengan sejumlah kepala sekolah di wilayah Camplong.
Kegiatan tersebut justru memunculkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa yayasan lebih memilih melakukan kegiatan yang terkesan sebagai pencitraan, alih-alih melakukan evaluasi terbuka terhadap polemik menu MBG yang diprotes wali murid.
“Yang kami tunggu sebenarnya evaluasi dan penjelasan soal menu serta anggaran MBG, bukan kegiatan yang terkesan hanya menunjukkan hubungan baik dengan kepala sekolah,” ujar salah satu wali murid kepada media.
Menurut sejumlah orang tua siswa, hingga saat ini belum ada penjelasan rinci mengenai komposisi anggaran maupun standar menu yang menjadi dasar pembagian paket makanan kepada siswa, padahal kritik mengenai hal tersebut telah muncul beberapa kali dalam beberapa pekan terakhir, yang disebut sebut Owner babur Rizki pun saat dikonfirmasi Hanya Bungkam Seribu bahasa.
Sebelumnya Senin 02/03 Minggu lalu, menu MBG yang dibagikan kepada siswa sempat diprotes karena dinilai tidak mencerminkan nilai akumulasi anggaran tiga hari sebesar Rp30.000 per siswa atau sekitar Rp10.000 per hari.
Dokumentasi paket makanan yang diterima siswa menunjukkan isi berupa satu ekor ikan, satu potong tahu atau tempe, satu butir telur, satu buah apel, satu jeruk, serta satu susu kemasan kecil, persoalan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan wali murid mengenai kesesuaian antara nilai anggaran yang disebutkan dengan paket makanan yang diterima siswa.
Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerhati Kebijakan Publik Agus Sugito menilai polemik MBG di Camplong seharusnya disikapi dengan transparansi dan evaluasi terbuka, bukan dengan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kesan pencitraan.
“Kalau ada kritik dari orang tua siswa, yang dibutuhkan itu evaluasi dan transparansi, jangan sampai kritik publik dijawab dengan kegiatan seremonial yang justru tidak menyentuh substansi persoalan,” kata Agus. Sabtu (07/03)
Menurutnya, program MBG merupakan program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara, sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“Kalau memang tidak ada masalah, maka audit dan evaluasi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat, tapi kalau terus dihindari, wajar publik menjadi curiga,” ujarnya.
Di tengah polemik yang terus berkembang, sejumlah wali murid kini berencana mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat, surat tersebut dimaksudkan untuk meminta BGN melakukan audit dan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan program MBG yang dikelola Yayasan Babur Rizki di Camplong.
Langkah tersebut diambil karena masyarakat menilai hingga saat ini belum ada klarifikasi terbuka mengenai kesesuaian anggaran program dengan menu yang diberikan kepada siswa.
Sementara itu, dari Minggu kemaren hingga berita ini diterbitkan, pihak Yayasan Babur Rizki maupun pengelola SPPG belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik masyarakat maupun rencana wali murid yang akan menyurati Badan Gizi Nasional
Komentar