SAMPANG( ANGKAT BERITA) – Kritik keras yang dilontarkan Ketua Media Center Sampang (MCS) sekaligus Penasehat PWI Sampang, Fathurrahman, terhadap pemberian uang Rp100 ribu oleh Humas Polres Sampang, kini berbalik menjadi sorotan.
Di tengah pernyataannya yang menyebut praktik tersebut mencederai integritas wartawan, fakta di lapangan justru menunjukkan banyak anggota MCS dan PWI yang menerima uang tersebut tanpa penolakan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius, apakah kritik yang disampaikan benar-benar mencerminkan sikap organisasi, atau hanya sebatas pernyataan sepihak tanpa kontrol internal?
Pengamat komunikasi publik, Arifin Stefanus, menilai polemik ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara ucapan dan realitas di tubuh organisasi profesi.
“Ini terlihat janggal, pimpinan berbicara soal etik dan integritas, tapi anggotanya justru melakukan hal yang dikritik. Artinya, fungsi pembinaan tidak berjalan,” tegasnya. Jumat (20/03)
Arifin bahkan menilai, kondisi ini berpotensi merusak kredibilitas organisasi itu sendiri jika tidak segera disikapi secara tegas.
“Kalau memang itu dianggap pelanggaran etik, seharusnya ada langkah jelas terhadap anggotanya, bukan hanya menyudutkan pihak luar, sementara di internal dibiarkan,” lanjutnya.
Menurutnya, dalam konteks etika jurnalistik, tidak bisa hanya melihat dari sisi pemberi.
“Memberi salah, menerima juga salah. Tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya satu pihak yang diserang, itu namanya tidak utuh melihat persoalan,” ujarnya lugas.
Di sisi lain, Kapolres Sampang AKBP Hartono telah menyampaikan permohonan maaf dan mengakui mekanisme yang dilakukan belum sempurna, mengingat jumlah media yang cukup banyak di wilayah tersebut.
Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah konkret dari MCS maupun PWI Sampang untuk menertibkan atau setidaknya mengevaluasi anggotanya yang menerima uang tersebut.
Polemik ini akhirnya tidak hanya berbicara soal etika pemberian, tetapi juga membuka pertanyaan lebih dalam, sejauh mana organisasi profesi benar-benar menjalankan fungsi pembinaan, bukan sekedar menyampaikan kritik ke luar.
Jika tidak ada langkah tegas, publik berpotensi melihat persoalan ini bukan lagi soal integritas pers, melainkan inkonsistensi sikap di dalam tubuh organisasi MCS dan PWI itu sendiri.
Komentar