Sumenep, angkatberita.id — Polemik pengadaan seragam untuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan nilai fantastis lebih dari Rp 3 miliar pada tahun anggaran 2025 terus menuai tanda tanya besar. Proyek yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep ini, kini menyeret nama Komisi IV DPRD Sumenep yang justru diduga hanya dijadikan “kambing hitam” dalam pusaran polemik tersebut.
Publik pun kini dibuat geram dan bertanya-tanya — apakah kebijakan ini benar-benar berpihak pada pelaku usaha kecil lokal seperti penjahit dan pedagang kain di Sumenep, atau justru hanya menguntungkan segelintir kontraktor “berdarah proyek” yang punya kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Pada Jumat, 11 Oktober 2025, Komisi IV DPRD Sumenep telah memanggil pihak Disdik untuk meminta klarifikasi. Namun, hasil pertemuan tersebut justru menimbulkan kekecewaan lantaran tak menghasilkan keputusan tegas apa pun.
Anggota Komisi IV, Syamsul Bahri, menyebut bahwa pihaknya justru mendapat jawaban yang membingungkan dari Ardiansyah, Kepala Bidang (Kabid) SD Disdik Sumenep.
“Mas Ardi tadi bilang pernyataannya adalah bentuk dari miskomunikasi dan salah persepsi. Jadi tidak benar kalau Komisi IV tidak mendukung keterlibatan UMKM dalam pengadaan seragam,” ujar Syamsul di ruang Komisi IV DPRD Sumenep.
Namun di balik klarifikasi tersebut, aroma pengalihan isu makin terasa. Komisi IV seolah dijadikan tameng agar sorotan publik tidak langsung mengarah ke Dinas Pendidikan, padahal segala proses perencanaan, penunjukan, hingga realisasi anggaran berada sepenuhnya di tangan dinas tersebut.
“Kami tidak tahu berapa rinciannya, yang tahu secara detail dan terperinci ya Dinas Pendidikan. Informasinya dari Mas Ardian, katanya anggaran tidak mencukupi jika melibatkan UMKM, dan katanya repot juga kalau harus maintenance-nya,” terang Syamsul.
Ironisnya, ketika disinggung soal adanya pelaku UMKM yang mengaku sanggup memenuhi standar harga dan kualitas sesuai ketentuan pemerintah, Komisi IV justru mengaku tidak memiliki kewenangan lebih jauh.
“Iya, itu dikembalikan ke Dinas Pendidikan, mas. Karena dari perencanaan, penunjukan sampai realisasi, semua ada di sana,” pungkasnya. (Asm)
Komentar