Bangkalan, angkatberita.id –
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk rest area Suramadu, H. Suharsono SH, kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan pada Jumat, 11 Juli 2025. Ini merupakan kali kedua Suharsono menempuh jalur praperadilan untuk menghindari proses hukum pidana.
Sebelumnya, Suharsono pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tahun 2023. Kala itu, ia berhasil lolos dari jerat hukum setelah Hakim tunggal PN Bangkalan, Zainal Achmad, mengabulkan permohonan praperadilannya dan menyatakan penetapan tersangka serta penahanannya tidak sah.
Namun, berbeda nasib dengan Suharsono, rekan sesama tersangka Hj. Ngatmisih SH, M.Hum, mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Bangkalan justru kalah dalam praperadilan. Perkaranya berlanjut ke Pengadilan Tipikor Surabaya dan berujung pada vonis enam tahun penjara yang telah berkekuatan hukum tetap setelah Mahkamah Agung menolak kasasinya.
Kejaksaan kembali menetapkan Suharsono sebagai tersangka pada Februari 2025 melalui surat nomor Print-246/M.5.38/Fd.2/02/2025. Ia diduga menerima ganti rugi sebesar Rp 1,25 miliar dalam proyek pengadaan lahan oleh BPWS tahun anggaran 2017 yang penuh kejanggalan.
Tak berhenti di situ, Suharsono juga menggugat secara perdata seorang warga bernama Kiptiyeh dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2025/PN.Bkl. Kiptiyeh adalah pihak yang menjual tanah kepada Suharsono berdasarkan dokumen jual-beli yang diklaim terjadi tahun 1996, namun diduga kuat dibuat pada tahun 2017. Kiptiyeh sempat menjadi saksi dalam perkara Tipikor yang menjerat Hj. Ngatmisih.
Langkah Suharsono menggugat secara perdata ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk mengaburkan dugaan pidana yang sedang dihadapinya.
Ketua Gerakan Bangkalan Bersih (GBB), M. Rosul Mochtar SE, SH, angkat bicara terkait manuver hukum Suharsono.
“Kami menyesalkan tindakan mafia tanah yang menggunakan jalur perdata sebagai tameng untuk menghindari jerat hukum pidana. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegas Rosul. Sabtu, (12/7)
Menurutnya, sangat tidak adil jika mantan Kepala BPN sudah divonis bersalah, tetapi penerima dana ganti rugi hingga kini belum juga mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
Kejaksaan Negeri Bangkalan diminta untuk tetap tegas dan tidak gentar menghadapi upaya manipulasi hukum yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi di daerah.
Komentar