Bangkalan. Angkatberita.id
Rencana kunjungan industri dan studi lingkungan siswa kelas XII Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bangkalan ke Bali menuai sorotan. Kegiatan tersebut diduga melanggar prinsip tata kelola pendidikan karena diduga putusan yang diambil pihak lembaga dinilai tanpa musyawarah resmi dengan wali murid dan komite madrasah, meski hal itu telah dilakukan pungutan biaya dan perjalanan lintas provinsi.
Salah satu wali murid mengaku hanya menerima surat persetujuan tanpa didahului rapat koordinasi atau pemaparan rencana kegiatan secara terbuka. Padahal, pungutan sebesar Rp 1 juta per siswa menyangkut kemampuan ekonomi orang tua serta keselamatan peserta didik dalam perjalanan jauh.
“Saya tidak tahu ada kegiatan seperti itu, tiba-tiba saya mendapat surat permintaan persetujuan dan dana sebesar satu juta, ini gak beres,” ungkap salah satu wali murid. (Selasa, 13/1)
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Humas MAN Bangkalan, Hasan, menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan dan disebut sebagai hasil kesepakatan siswa. Pihaknya hanya memfasilitasi dari keinginan siswa.
Menurutnya untuk peningkatan kualitas pendidikan siswa, anggaran BOS belum cukup memadai, maka itu perlu adanya dukungan dari wali murid.
“Kalau hanya mengandalkan dana BOS untuk peningkatan kualitas pendidikan siswa, saya rasa tidak cukup, perlu juga dukungan orang tua,” terangnya, Rabu (13/1)
Ia mengakui bahwa kegiatan tersebut juga diselingi agenda wisata setelah kegiatan siswa selesai. Tidak hanya itu, Hasan mengakui bahwa soal perizinan ke dinas sementara ini tidak ada serta armada transportasi yang digunakan diyakini sudah tidak ada masalah. Fakta ini menambah kekhawatiran khususnya bagi wali murid.
“Memang untuk kami tidak minta izin ke dinas terkait tapi untuk kelayakan bus yang digunakan tentunya tidak diragukan karena masih tahun muda,” dalihnya
Pengakuan ini memperkuat dugaan pengabaian ketentuan administratif dan aspek keselamatan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang mewajibkan setiap kegiatan berbiaya melibatkan komite dan persetujuan orang tua melalui mekanisme musyawarah.
Komentar