JEMBER (ANGKAT BERITA) — Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, H. Eko Yunianto, menyoroti ancaman krisis air yang semakin dirasakan masyarakat saat musim kemarau di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Menurut Eko, persoalan kekeringan saat ini tidak lagi sekedar dipengaruhi faktor cuaca, tetapi telah berkembang menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat, sektor pertanian, dan ketahanan pangan daerah.
“Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, berkurangnya sumber mata air, hingga pengelolaan air yang belum maksimal membuat masyarakat desa dan petani menjadi pihak yang paling terdampak,” ujar Eko dalam kegiatan edukasi masyarakat dan petani menghadapi krisis air musim kemarau di Hotel Royal Jember, Jumat (30/5/2026).
Ia mengatakan, dampak kekeringan tidak hanya menyebabkan gagal panen, tetapi juga meningkatkan beban ekonomi masyarakat akibat sulitnya memperoleh air bersih.
Karena itu, Eko menilai pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan darurat ketika kekeringan terjadi, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang berkelanjutan.
Menurutnya, langkah konkret yang perlu diperkuat meliputi pembangunan embung, normalisasi jaringan irigasi, penghijauan kawasan resapan air, hingga pengawasan terhadap kerusakan lingkungan yang selama ini menjadi penyebab utama menurunnya cadangan air.
“Persoalan air harus diselesaikan secara serius dan berkelanjutan, ketahanan air menjadi bagian penting dari ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa upaya menjaga ketersediaan air juga membutuhkan kesadaran masyarakat, penggunaan air secara berlebihan, penebangan liar, hingga alih fungsi lahan dinilai turut memperparah krisis air yang terjadi hampir setiap tahun.
Karena itu, edukasi kepada masyarakat dan petani dinilai penting agar tumbuh kesadaran kolektif bahwa menjaga sumber air berarti menjaga masa depan ekonomi dan pangan masyarakat sendiri.
Eko juga mendorong petani mulai beradaptasi dengan perubahan iklim melalui penggunaan teknologi pertanian hemat air, pola tanam yang sesuai musim, serta pengelolaan irigasi yang lebih efisien.
“Masih banyak petani yang menggunakan pola lama yang boros air, sementara ancaman kekeringan semakin sering terjadi, jika tidak ada perubahan pola pikir dan dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani, maka krisis air dapat berkembang menjadi krisis pangan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah desa diminta lebih berani memprioritaskan program ketahanan air melalui pemanfaatan dana desa, seperti pembangunan sumur bor, bak penampungan air, pipanisasi, hingga pelestarian kawasan resapan.
Ia menilai pembangunan desa tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses air bersih.
Dalam kesempatan tersebut, Eko juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam gerakan konservasi lingkungan dan pelestarian sumber air.
Menurutnya, budaya hemat air dan kepedulian terhadap lingkungan harus dibangun sejak dini agar tidak hanya menjadi slogan saat musim kemarau tiba.
Kegiatan edukasi yang digelar di Hotel Royal Jember itu dihadiri masyarakat dan perwakilan petani dari sejumlah wilayah, kehadiran peserta dinilai menunjukkan bahwa persoalan krisis air bukan hanya menyangkut sektor pertanian, tetapi juga kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat.
Forum tersebut diharapkan dapat memperkuat kepedulian bersama dalam menghadapi ancaman kekeringan yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
“Pada akhirnya, krisis air merupakan cerminan hubungan manusia dengan lingkungan, karena itu dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, DPRD, petani, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan air yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat kecil,” kata Eko.
Kontributor: Safitri sekretaris kopri pkc pmii jatim
Komentar