Sampang (ANGKAT BERITA) Proyek peningkatan struktur jalan Labuhan–Bundah senilai hampir Rp 3 miliar kembali menuai sorotan tajam, alih-alih memberikan penjelasan terbuka, Kepala Dinas PUPR Sampang Muhammad Siz dan Kabid PUPR Amirul justru sepakat bungkam saat dikonfirmasi terkait sejumlah temuan di lapangan.
Proyek dengan nilai Rp 2.985.592.939,25 ini dikerjakan oleh CV. Ardan Karya, beralamat di Jl. Selong Permai 2 A No. 1 RT. 002 RW. 009 Kel. Gunung Sekar, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, proyek tersebut merupakan salah satu program peningkatan infrastruktur jalan strategis kabupaten.
Pantauan di lapangan memperlihatkan indikasi pelaksanaan teknis yang jauh dari standar konstruksi, besi wiremesh tidak diangkat, melainkan langsung dicor dalam posisi menempel di atas lapisan plastik, bukan berada di tengah struktur beton sebagaimana mestinya.
Praktik seperti ini membuat fungsi wiremesh sebagai tulangan menjadi lemah, yang pada akhirnya berdampak pada daya tahan jalan, tidak hanya itu, wiremesh yang dipakai juga terlihat berkarat, sehingga sangat diragukan kelayakannya dari sisi mutu dan keamanan struktur.
Muncul pertanyaan salah satu masyarakat Setempat inisial EF, apakah dalam RAB dan kontrak proyek ini memang hanya direncanakan menggunakan wiremesh M6, padahal anggaran mencapai hampir Rp 3 miliar, jika benar demikian, maka patut diduga ada kelemahan serius dalam perencanaan dan pengawasan proyek.
Pemerhati kebijakan publik Roif Fitrianto ST dengan tegas menyayangkan sikap bungkam para pejabat PUPR tersebut. Menurutnya, seorang pejabat publik seharusnya berani memberi penjelasan karena dana yang dipakai adalah uang rakyat.
“Kalau Kadis dan Kabid PUPR memilih bungkam di tengah temuan teknis seperti ini, maka wajar publik curiga, ini proyek bernilai miliaran, bukan proyek kecil,” tegas Roif Jumat (10/10)
“Diam bukan jawaban, bungkam bukan bukti profesional, justru ini sinyal lemahnya tanggung jawab publik dari pejabat teknis, kalau cara kerja seperti ini terus dibiarkan, jangan heran kalau proyek cepat rusak,” lanjutnya.
Roif juga mengultimatum bahwa jika tidak ada kejelasan dan transparansi, proyek ini terancam akan dilaporkan ke pihak berwenang agar diusut tuntas.
“Kalau tidak ada tindakan tegas dan transparansi, kami akan dorong pelaporan resmi, ini bukan sekedar kritik, ini soal tanggung jawab terhadap uang rakyat,” ujarnya.
Selain mendesak PUPR, Roif juga meminta Bupati Sampang agar tidak menutup mata terhadap persoalan ini.
“Bupati harus berani menilai kinerja Kepala Dinas dan Kabid PUPR, kalau mau membangun Sampang dengan benar, jangan biarkan pejabat teknis bekerja seenaknya tanpa transparansi dan tanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan tidak akan maju jika orang-orang yang duduk di posisi strategis hanya pandai mengelola anggaran tetapi tidak mampu menjaga mutu dan akuntabilitas pekerjaan, sampai berita ini dirilis, media ini berusaha menelfon Muhammad Ziz, dan Amirul belum juga di angkat.
Komentar