Pamekasan||angkatberita.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pamekasan Amin Jabir S.T tampaknya mencari pembenaran terkait polemik alat buka-tutup aliran air sungai yang ada di Desa Dasok, Kabupaten Pamekasan.
Ketika dimintai keterangan mengenai alat buka tutup tersebut, Kepala PUPR justru mengaku tidak tahu-menahu soal keberadaan kerja alat itu, Ia hanya menyinggung bangunan yang mengelilingi sungai tersebut, yang dianggapnya sebagai bagian dari alat yang menutup aliran sungai tersebut.
Pernyataan kadis PUPR tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Pasalnya, keberadaan alat buka-tutup aliran air itulah yang menjadi inti permasalahan yang dikeluhkan warga yang terdampak akibat penutupan tersebut, bukan semata-mata bangunan yang berdiri di sekitarnya.
Masyarakat mengeluhkan alat tersebut karena penduduk hilir tidak menerima aliran air ketika musim hujan tiba.
Sekretaris Jenderal Laskar Pemberdayaan Masyarakat Madura (Lasbandra), Rifa’i, menyatakan bahwa pihaknya telah menelusuri masalah ini lebih jauh. Lasbandra menyoroti bahwa PUPR lebih terfokus pada bangunan penopang di sekitar sungai, sementara alat pengendali aliran air justru tidak diprioritaskan. “Kita heran, mengapa masalah utama yang berkaitan langsung dengan alat buka tutup aliran air malah diabaikan. Kepala PUPR hanya fokus pada bangunan, seolah tidak ada masalah lain,” ujarnya dalam pernyataannya.
Rifa’i juga menambahkan bahwa keberadaan bangunan di sekitar sungai seharusnya bukan menjadi isu utama, namun yang lebih penting adalah bagaimna dengan keberadaan alat buka tutup tersebut, bagaimana aliran air.
“Dengan adanya alat buka-tutup aliran air itu, dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat hilir, bukan hanya soal estetik bangunan di sekitar sungai,” imbuhnya.
Lasbandra mendesak agar Dinas PUPR lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait proyek ini. Menurut Rifa’i, masyarakat berhak tahu mengenai fungsi dan efektivitas alat buka-tutup aliran air, karena hal ini menyangkut kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar sungai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak PUPR terkait upaya penyelesaian masalah ini. Masyarakat Desa yang terdampak berharap ada perbaikan yang nyata, bukan sekadar retorika atau pembenaran dari pihak berwenang.
Komentar