SAMPANG (ANGKAT BERITA) Kualitas sejumlah proyek infrastruktur yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Sampang kembali menjadi sorotan tajam, alih-alih menjadi simbol pembangunan, berbagai pekerjaan justru diduga Kacau hingga bermasalah dari Fakta yang ada proses pengerjaan baru selesai retakan sudah muncul di permukaan. Senin (17/08)
Temuan itu muncul pada beberapa titik pekerjaan, dan menjadi perbincangan Warga di lapangan juga tak kalah ramainya di media sosial, di antaranya di Kelurahan Gunung Sekar, Rajawali Baru, Jalan Aji Gunung, dan Jalan Pramuka.
Pemerhati Kebijakan Publik, Agus Sugito, menilai kondisi ini bukan sekedar persoalan teknis biasa, melainkan indikasi adanya masalah serius dalam rantai perencanaan, pengawasan hingga Pelaksanaan proyek.
“Banyak proyek hasil Pokir, belum berapa hari dikerjakan sudah retak, ini bukan hal sepele, ada yang harus dibuka, mulai dari perencanaannya, pengawasan hingga Pelaksaannya,” kata Agus.
Ia menegaskan, tanggung jawab tidak bisa berhenti di pelaksana proyek semata, dinas teknis, dalam hal ini OPD terkait, dinilai wajib memberikan penjelasan terbuka terkait standar pengawasan yang diterapkan, di sisi lain, DPRD juga tidak bisa lepas tangan atas proyek yang lahir dari usulan mereka sendiri.
“DPRD memang bukan pelaksana teknis, tapi ketika proyek yang mereka dorong lewat Pokir bermasalah, tidak bisa diam, harus ada pertanyaan serius ke OPD apakah sesuai spesifikasi, bagaimana kontrol di lapangan,” ujarnya.
Agus juga menyoroti potensi inkonsistensi sikap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Selama ini ketika proyek di luar Pokir bermasalah, respon DPRD cepat dan keras, tapi ketika menyangkut proyek sendiri, publik melihatnya berbeda, ini yang jadi pertanyaan,” katanya.
Ia menekankan, DPRD tidak boleh berhenti pada tahap mengamankan anggaran dalam APBD, tetapi juga harus memastikan kualitas output pembangunan yang dibiayai uang rakyat.
“Jangan tajam ke luar, tapi tumpul ke dalam, standar pengawasan harus sama, siapa pun pelaksana atau pengusulnya,” tegas Agus.
Lebih jauh, ia meminta DPRD membuka secara detail spesifikasi teknis proyek, mulai dari mutu beton, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan di lapangan yang diduga tidak berjalan optimal.
“Ini bukan uang pribadi anggota dewan, setelah masuk APBD, itu uang rakyat, kalau baru dikerjakan sudah retak, wajar publik mempertanyakan,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang yang dikonfirmasi terkait temuan ini belum memberikan tanggapan resmi hingga berita ini dirilis.
Kini masyarakat mempertanyakan apakah lembaga legislatif akan benar-benar menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengaudit kualitas seluruh proyek Pokir ini, atau kembali membiarkan persoalan infrastruktur ini hilang di tengah jalan tanpa kejelasan. (AB/Red)
Komentar