Sampang||angkatberita.id– Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya menjadi penyokong pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, kini menuai polemik akibat penyaluran yang terhambat hingga berbulan-bulan.
Berdasarkan temuan Gabungan Aktivis Sosial Sampang (GASS), dana PIP di beberapa sekolah, termasuk beberapa Sekolah Dasar di kabupaten Sampang, belum cair hingga 6- 10 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait siapa yang diuntungkan dari keterlambatan tersebut.
Holil, salah satu tokoh GASS, menyoroti bahwa dana yang mengendap selama berbulan-bulan hingga bertahun tahun dapat menimbulkan spekulasi. “Dana yang tidak tersalurkan tentu menghasilkan profit bagi pihak tertentu, baik melalui bunga atau transaksi keuangan lainnya,” ungkapnya.
Holil menekankan pentingnya transparansi dari pihak terkait, termasuk perbankan dan pejabat pendidikan, untuk menjelaskan ke mana dana tersebut mengalir selama masa penundaan.
Dalam kasus di beberapa Sekolah, dana PIP dilaporkan tidak cair selama delapan bulan, sampe satu tahun, dengan alasan “dalam antrian” oleh petugas pendamping bansos, namun setelah diketahui dan di komplain, baru 3 hari setelah komplain, uang tersebut dicairkan.
Alasan antrian ini dinilai tidak masuk akal oleh GASS. “Bagaimana mungkin selama satu tahun dana itu hanya menunggu antrian? Ini jelas ada sesuatu yang harus diungkap,” tambah Holil.
Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sampang, yang bertanggung jawab atas pencairan dana PIP, berdalih bahwa dana tersebut masih berada di pusat dan akan dicairkan ketika ada permintaan dari cabang. Namun, pernyataan ini justru semakin memicu kecurigaan publik, mengingat seharusnya dana untuk program sosial seperti PIP segera disalurkan tanpa penundaan yang berlarut-larut.
GASS berjanji akan terus menelusuri dan mengusut kebenaran dari pernyataan pihak BRI Sampang serta meminta keterlibatan instansi terkait, termasuk Kementerian Pendidikan, untuk mengusut tuntas kasus ini. “Kami akan pastikan bahwa dana ini sampai kepada yang berhak, dan jika ada yang mengambil keuntungan dari penundaan ini, mereka harus bertanggung jawab secara hukum,” tegas Holil.
Sementara itu, keterlambatan penyaluran dana PIP ini berdampak besar bagi siswa yang seharusnya menerima bantuan untuk mendukung pendidikan mereka. Jika masalah ini terus berlarut, tidak hanya akan mencederai kepercayaan publik terhadap program pemerintah, tetapi juga memperburuk kondisi pendidikan di daerah terpencil seperti Sampang.
GASS menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial seperti PIP. Penundaan hingga 10 bulan ini tidak hanya merugikan siswa, tetapi juga membuka ruang bagi penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, GASS mendesak audit dan penyelidikan menyeluruh agar semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dana PIP ini dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.
Ke depan, GASS berencana untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak agar penyaluran dana segera dilakukan, tanpa lagi alasan yang tidak jelas., bahkan nanti akan mengadakan audensi ke kanwil serta ke OJK .;
Komentar