Tanjab Barat||angkatberita.id – Sebuah kejanggalan muncul di SMP Negeri 3 Tungkal Ulu, Desa Dusin Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Tim media yang ingin mengonfirmasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mendapatkan respon apa pun dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah yang memilih bungkam ketika dimintai keterangan.
Ketidaktransparan ini menjadi sorotan, mengingat dana BOS memiliki peran vital dalam mendukung proses pendidikan, baik untuk pembelian sarana prasarana maupun operasional sekolah. Publik pun bertanya-tanya tentang bagaimana dana tersebut dikelola, terlebih dengan sikap kepala sekolah yang terkesan enggan memberikan informasi.
Untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut, tim media kemudian mengunjungi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Harapannya, kepala dinas dapat memberikan pandangan terkait sikap bungkam kepala sekolah SMP Negeri 3 Tungkal Ulu tersebut.Senin (07/10/2024)
Namun, sesampainya di kantor Dinas Pendidikan, tim media tidak menemukan kepala dinas di tempat. Sebagai gantinya, wawancara dilakukan dengan Wakil Kepala Dinas Pendidikan, inisial ( Z ) Kejadian mengejutkan terjadi saat tim media memasuki ruangannya. Tanpa diduga, (Z) menyodorkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada RN, salah seorang jurnalis yang melakukan konfirmasi.
“Saya sangat terkejut ketika tiba di ruangan beliau, saya disodorkan uang sebesar Rp. 50.000,-. Namun, saya langsung menolaknya karena saya tidak mencari uang,” ungkap RN. Sikap tegas RN ini mencerminkan pentingnya menjaga integritas dalam profesi jurnalistik, apalagi dalam konteks investigasi yang berkaitan dengan dana publik seperti BOS.
Tindakan (Z) ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai sikap dinas terkait transparansi pengelolaan dana di sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Alih-alih memberikan klarifikasi terkait penggunaan dana BOS, insiden ini justru menambah lapisan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di SMP Negeri 3 Tungkal Ulu.
Pengungkapan ini juga menjadi gambaran lebih luas tentang bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di tingkat lokal perlu ditingkatkan. Jika kepala sekolah memilih bungkam dan pihak dinas terlibat dalam tindakan-tindakan yang dipertanyakan seperti menyodorkan uang, maka perlu ada evaluasi serius terkait tata kelola dan akuntabilitas dana publik dalam dunia pendidikan.
Publik saat ini menunggu langkah tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengusut tuntas permasalahan ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS dapat dipulihkan.;;;;;;
Komentar