PASURUAN (ANGKAT BERITA) Penanganan perkara sengketa hak asuh anak berinisial JLJ (4) di Kota Pasuruan resmi memasuki babak baru di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Pasuruan bersama Gerakan Mahasiswa FKPPI Pasuruan melayangkan surat saran dan pertimbangan hukum secara resmi kepada Ketua Mahkamah Agung serta majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.
Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan memprioritaskan prinsip keselamatan serta tumbuh kembang balita tersebut (the best interests of the child).
Eskalasi hukum ini terjadi pasca Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya mengeluarkan Putusan Nomor 487/Pdt/2026/PT SBY. Dalam amar putusan tingkat banding tersebut, majelis hakim mengalihkan hak pengasuhan JLJ kepada ibu kandungnya. Namun, koalisi masyarakat sipil di Pasuruan menilai ada fakta-fakta hukum krusial yang terungkap pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan yang tidak boleh diabaikan begitu saja pada proses kasasi.
Hasil Observasi Psikososial dan Temuan Lapangan LPA Kota Pasuruan
Dewan Pembina Konsultatif LPA Kota Pasuruan, Wahyudi Tri W, mengungkapkan bahwa pihak LPA telah turun langsung melakukan analisis dan observasi psikososial terhadap kondisi JLJ di kediaman ayah kandungnya.
Dari hasil evaluasi menyeluruh di lapangan, LPA mencatat bahwa kondisi fisik maupun emosional anak saat tinggal bersama sang ayah berada dalam keadaan sangat stabil, ceria, dan menunjukkan pola perkembangan usia dini yang baik.
Sebaliknya, LPA menemukan dinamika emosional lain saat melakukan pemantauan komunikasi jarak jauh. Terdapat indikasi penolakan emosional dari anak ketika berinteraksi melalui panggilan video (video call) dengan ibu kandungnya yang saat ini berdomisili dan bekerja di Korea Selatan.
“Kondisi psikologis serta kenyamanan emosional anak di lapangan harus menjadi bahan pertimbangan mendasar bagi Majelis Hakim Kasasi. Rekam jejak interaksi harian ini sangat menentukan masa depan tumbuh kembang anak,” tegas Wahyudi.
Penyerahan Bukti Dokumen Rekam Medis dan Riwayat Pengasuhan
Selain menyampaikan hasil observasi langsung, LPA Kota Pasuruan juga melampirkan berkas dokumen pendukung serta alat bukti ke Mahkamah Agung yang sebelumnya telah diuji dalam persidangan.
Dokumen-dokumen tersebut mencakup:
Bukti Dokumen Psikologis: Catatan evaluasi kondisi emosional dan mental anak selama masa pengasuhan.
Riwayat Kesehatan: Rekam medis anak yang mencatat pemenuhan gizi dan perawatan kesehatan harian.
Indikasi Penelantaran: Berkas dan fakta petunjuk relevan mengenai rekam jejak pengasuhan terdahulu yang dinilai perlu dicermati ulang oleh hakim kasasi.
Rencana Pengawasan Hingga Lembaga Negara dan Presiden RI
Ketua GM FKPPI Pasuruan, Ayik Suhaya, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal jalannya perkara ini hingga tuntas. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, pihaknya bersama LPA membuka opsi untuk menyampaikan pengaduan dan permohonan pengawasan kepada lembaga-lembaga tinggi negara.
Beberapa instansi yang disasar antara lain:
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto
Ketua Mahkamah Agung RI
Komisi Yudisial (KY)
Komisi III DPR RI
Ayik menegaskan bahwa langkah mendatangi lembaga eksekutif dan legislatif ini sama sekali bukan bentuk intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Sebaliknya, hal itu merupakan fungsi kontrol sosial masyarakat (social control) agar lembaga peradilan terhindar dari potensi kekhilafan hakim dan tetap memutus perkara secara transparan.
“Kami meminta Majelis Hakim Kasasi memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bukan berdasarkan pertimbangan lain yang bertentangan dengan kepentingan terbaik anak,” ujar Ayik Suhaya, Jumat (7/8/2026).
Menjaga Kepercayaan Publik pada Peradilan lewat Keputusan Objektif
Menurut Ayik, isu perlindungan anak tidak boleh tergerus oleh formalitas hukum semata. Keselamatan, kesehatan mental, kecukupan gizi, serta kepastian masa depan anak harus berada di atas segalanya.
Masyarakat Pasuruan berharap Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini dapat menelaah secara mendalam seluruh alat bukti materiil dan kondisi riil anak di lapangan. Putusan yang objektif dan independen diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap marwah lembaga peradilan di Indonesia.(Kik)
Komentar