Pamekasan||angkatberita.id -Keresahan masyarakat hilir (Sekitar Dasok, Brigah, Mondung) terkait alat buka-tutup di sungai Desa Dasok Kabupaten Pamekasan, tepatnya sungai yang berada di dalam area bangunan perusahaan Dua Putri Kedaton, semakin memanas setelah adanya tanggapan dari PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungannya Kepala PUPR Amin Jabir, S.T baru-baru ini, fokus hanya diberikan pada bangunan yang mengelilingi sungai tersebut, tanpa menyinggung sama sekali keberadaan alat buka-tutup yang menurut masyarakat telah merugikan mereka dalam tiga tahun terakhir.
Lasbandra (Laskar pemberdayaan Rakyat) sebagai organisasi yang mengadvokasi masyarakat, merasa sikap Amin Jabir ini tidak mencerminkan kepedulian yang seharusnya terhadap dampak buruk yang dirasakan oleh petani di wilayah hilir, Kamis 19/09/24
Dalam wawancara dengan awak media, sejumlah petani di wilayah hilir mengeluhkan kondisi irigasi yang semakin memburuk. Menurut mereka, sebelum alat buka-tutup tersebut dioperasikan, mereka masih bisa mengandalkan aliran air dari sungai untuk kebutuhan pertanian, terutama saat musim tanam padi dan awal masa tanam tembakau. Namun, dalam tiga tahun terakhir, air yang mengalir ke area pertanian mereka semakin berkurang drastis.
“Saat musim tanam padi dulu, kami masih bisa mengambil air dari sungai untuk mengairi sawah. Tapi sekarang, setiap kali musim kemarau, sungai ini seperti mati bagi kami. Alat buka-tutup itu benar-benar membuat kami kesulitan,” ujar salah seorang petani yang enggan disebutkan namanya.
Hal ini membuat banyak petani terpaksa mencari sumber air alternatif yang tentunya menambah beban biaya produksi pertanian mereka. Tidak hanya itu, ada juga keluhan mengenai kerusakan sawah akibat kurangnya pasokan air, yang akhirnya berdampak pada menurunnya hasil panen.
Lasbandra melalui Sekjen-nya, Rifa’i, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima keluhan terkait alat buka-tutup tersebut yang mana hingga saat ini, belum ada tindakan konkret dari PUPR. “Kami sangat menyayangkan bahwa PUPR seolah hanya fokus pada bangunan yang mengelilingi sungai itu, sementara masalah utama yang dihadapi adalah alat buka-tutup yang merugikan masyarakat. Ini jelas tidak adil bagi masyarakat hilir yang sangat bergantung pada aliran air sungai tersebut,” tegas Rifa’i.
Menurutnya, alat buka-tutup itu telah mengubah pola distribusi air yang seharusnya mengalir secara merata ke hilir. Dampaknya, petani di hilir tidak lagi mendapatkan pasokan air yang cukup, terutama di masa-masa kritis seperti musim tanam.
Saat dimintai klarifikasi melalui pesan WhatsApp terkait rencana revisi atau peninjauan ulang terhadap mekanisme alat buka-tutup ini, pihak PUPR justru memberikan jawaban yang tidak diduga, Amin Jabir, S.T malah balik bertanya kepada wartawan, “Mas punya data tidak tentang dua tema dimaksud?”
Jawaban ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Alih-alih memberikan penjelasan atau solusi, Amin Jabir, S.T justru meminta data dari wartawan yang seharusnya menjadi bagian dari tugas mereka untuk menyelidiki dan menanggapi keluhan masyarakat.
“Ini aneh tapi nyata. Ketika wartawan konfirmasi menanyakan kejelasan proses yang telah dilalui, Amin Jabir malah balik bertanya apakah punya data. Seharusnya, mereka yang turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data, bukan malah melempar tanggung jawab kepada wartwan,” ucap Rifa’i merasa kecewa dengan respons tersebut.
Alat buka-tutup yang kontroversial ini tidak hanya mempengaruhi hasil pertanian, tetapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Banyak petani di hilir yang mulai mengalami kesulitan finansial akibat menurunnya produktivitas lahan mereka. Beberapa di antaranya bahkan harus mengurangi luas lahan yang ditanami karena ketidakpastian pasokan air.
Selain itu, kondisi ini juga memicu konflik horizontal di antara warga, terutama antara mereka yang berada di hulu dan hilir. Masyarakat di hulu, yang dianggap lebih diuntungkan dengan adanya alat buka-tutup tersebut, seringkali dituding memonopoli air untuk kepentingan mereka sendiri, sementara masyarakat hilir merasa terpinggirkan.
Meski hingga kini pihak PUPR Pamekasan belum memberikan jawaban yang memuaskan, masyarakat hilir dan Lasbandra masih berharap ada tindakan peninjauan ulang terhadap mekanisme alat buka-tutup tersebut, apapun yg terjadi baiknya di jawab terus terang, sekarang mumpung masih musim kemarau, Mereka mendesak PUPR untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait dampak alat tersebut terhadap distribusi air nanti pas musim hujan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar air bisa kembali mengalir ke wilayah hilir secara adil.
“Jika PUPR benar-benar peduli pada kesejahteraan masyarakat, mereka harus segera bertindak. Ini bukan lagi sekedar masalah teknis, tapi sudah menyangkut kehidupan banyak orang yang bergantung pada aliran air sungai itu,” tegas Rifa’i.
Masyarakat berharap PUPR tidak hanya sekadar meninjau bangunan fisik di sekitar sungai, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari alat buka-tutup ini terhadap keberlanjutan pertanian di wilayah hilir. Tanpa adanya perubahan atau perbaikan, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk, mengancam kelangsungan hidup para petani di wilayah tersebut.
Komentar